Percepat Pengadaan Lahan Tol Solo-Yogya-Kulonprogo, BUJT Hindari Konsinyasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) proyek Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo yang dibangun Konsorsium PT Jogjasolo Marga Makmur, telah diteken secara resmi pada Rabu (9/9/2020). 

Jalan bebas hambatan sepanjang 96,57 kilometer ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Oleh karena itu sejumlah strategi percepatan akan dilakukan. Termasuk dalam proses pembebasan dan pengadaan lahan.

Untuk itu, Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur Adrian Priohutomo memastikan, proses pengadaan lahan dengan sistem konsinyasi akan dihindari.

Sebaliknya, PT Jogjasolo Marga Makmur dan satuan tugas (satgas) khusus yang diberi nama Tim Pelaksana Pengadaan Tanah akan melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan dua pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Perjanjian Pengusahaan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Resmi Diteken

Sebagaimana diketahui, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta.

"Itu merupakan salah satu strategi kami yakni memperkuat koordinasi dengan pemda-pemda dan masyarakat setempat supaya mereka juga mendukung agar pembebasan tanah ini bisa berjalan dengan baik," papar Adrian menjawab Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Dia mengakui, landasan kerja Tim Pelaksana Pengadaan Tanah ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun pihaknya akan menghindari sistem konsinyasi.

Perlu diketahui, sistem konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan merupakan hal yang lazim dalam praktik pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur.

Penitipan ganti rugi di pengadilan, lanjutnya, dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannnya, atau objek sedang menjadi objek perkara.

Andrian optimistis pelaksanaan pengadaan tanah ini akan berjalan dengan baik karena ddidukung oleh dana talangan.

"Dana sangat tidak ada masalah, karena sekarang itu banyak investasi. Kami juga didukung perbankan, mereka sangat menunggu dan siap mendukung dalam bentuk investasi di jalan tol," tutur Adrian.

Hingga saat ini, proses pengadaan tanah Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo masih dalam tahap inventarisasi dan identifikasi di lapangan.

Tenaga Ahli Menteri ATRBPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menjelaskan tahapan tersebut sesuai dengan penetapan lokasi (penlok).

"Penloknya kan baru keluar. Jadi tugas tim satgas pengadaan tanah baru sampai investarisasi dan identifikasi," ungkap Arie menjawab Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo dirancang sepanjang 96,57 kilometer, melintasi dua provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 kilometer, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. sepanjang 60,93 kilometer. Dalam desainnya, terdapat sembilan simpang susun (interchange) dan satu persimpangan (junction) Sleman.

Kesembilan Simpang Susun (SS) tersebut adalah SS Kartosuro, SS Karanganom, SS Klaten, SS Prambanan dan Manisrenggo, SS Purwomartani, SS Gamping, SS Sentolo, SS Wates, dan SS NYIA.

Pembangunan fisiknya dibagi ke dalam tiga seksi yakni, Seksi I Kartosuro-Purwomartani sepanjang 42,37 kilometer, Seksi II Purwomartani-Gamping sepanjang 23,42 kilometer, dan Seksi III Gamping-Purworejo 30,77 kilometer.

Di antara panjang jalan tol ini, terdapat struktur layang atau elevated di atas Ring Road Utara Yogyakarta sepanjang 11,9 kilometer, dan di atas Selokan Mataram.

Adapun masa konsesi yang dimiliki Konsorsium PT Jogjasolo Marga Makmur selama 40 tahun.

Konsorsium ini terdiri dari PT Daya Mulia Turangga-PT Gama Group dengan kepemilikan sebesar 51 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebesar 25 persen dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 24 persen.

Pekerjaan jalan tol dengan total nilai investasi Rp 26.6 triliun, ini ditargetkan tuntas paling lambat pada 2023 dan beroperasi penuh pada 2024.