[POPULER PROPERTI] 5 Sengketa Tanah Penghambat Pembangunan Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa dan konflik tanah telah berlangsung lama dan masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Provvinsi Sumatera Utara.

Di wilayah ini, terdapat lima sengketa dan konflik tanah besar yang belum terselesaikan. Kelimanya adalah Eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektar, HGU Nomor 171/Simalingkar, HGU Nomor 92/Sei Mencirim, Pembangunan Sport Centre di Kota Medan, serta Konflik Tanah di Sarirejo.

Artikel ini menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com pada Kamis (30/7/2020).

Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, permasalahan tanah ini harus dituntaskan melalui skema penyelesaian khusus.

Untuk itu Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca juga: Lima Sengketa Tanah yang Dianggap Hambat Pembangunan di Sumatera Utara

Berita selanjutnya adalah kondisi dan kinerja apartemen sewa saat ini terburuk sepanjang sejarah.

Associate Director Strategic and Consultancy Knight Frank Indonesia Donan Aditria mengatakan tingkat hunian kurang sekitar 50 persen atau tepatnya 59,8 persen.

Hal ini diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun dengan tingkat hunian sekitar 30-40 persen dari total pasokan eksisting 8.341 unit.

Menurutnya, anjloknya tingkat okupansi apartemen sewa, dipicu oleh kondisi ekonomi global yang memang terus terkoreksi.

Kondisi ini nanti akan berdampak pada penundaan relokasi perusahaan terhadap pekerjanya.

Baca juga: Terburuk dalam Sejarah, Okupansi Apartemen Sewa Hanya 50 Persen

Berita populer lain di kanal Properti Kompas.com adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mendapatkan perluasan mandat dari Pemerintah.

Perluasan tersebut berupa upaya Perseroan untuk mendukung sisi suplai sektor perumahan dengan dukungan penyaluran fasilitas pinjaman kepada pengembang dalam bentuk kredit konstruksi.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan, perluasan mandat tersebut diberikan melalui perbaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2016.

Dalam perbaikan Perpres tersebut, SMF yang dulunya mendukung pembiayaan untuk rumah siap huni, saat ini mendukung supply side di sektor perumahan.

Baca juga: Ini Perluasan Mandat SMF di Sektor Perumahan