Begini Penanganan Banjir Jabodetabek-Punjur Menurut Perpres 60/2020

Saat ini Kementerian ATR/BPN berupaya mempertahankan keberadaan SDEW yang tersisa dengan melakukan identifikasi dan pendaftaran.

"Nah pertimbangannya, upaya untuk mengembalikan itu (525 SDEW) jauh lebih mahal, ketimbang kita bertahan dengan 305 tapi dikelola dengan baik," tutur Kamarzuki kepada Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Dia menjelaskan, saat air kering maka daerah yang seharusnya menjadi genangan harus diamankan.

"Jadi pendaftaran tanahnya kami amankan, nanti Menteri PUPR membangun secara fisik apakah bentuknya dibendung atau tanggul-tanggul, seperti itu," kata dia.

Dengan demikian, apabila ada permohonan berupa izin lokasi atau permohonan hak atas tanah di atas SDEW, maka pihaknya tidak akan menerbitkannya.

Pengendalian banjir

Penetapan dan pengaturan SDEW tersebut merupakan salah satu program penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur berdasarkan Perpres 60 Tahun 2020.

Perpres tersebut mengatur pengendalian banjir termasuk indikasi programnya.

Pada aturan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Kamarzuki mengatakan, tidak ada indikasi program dan hanya menampilkan ketentuan perauran zonasi, pola ruang, serta struktur ruang saja.

"Tapi enggak ada indikasi programnya. Tapi di Perpres 60 Tahun 2020 ini ada indikasi program. Perlu dijabarkan lebih detail, tapi minimal sudah ada payungnya," ucap Kamarzuki.

Baca juga: Diproyeksi Jadi Metropolitan Terbesar Kedua Dunia, Lingkungan Jabodetabek-Punjur Rentan Rusak

Upaya lainnya adalah mengatur saluran drainase primer melalui sungai dan kanal.