Begini Penanganan Banjir Jabodetabek-Punjur Menurut Perpres 60/2020

Kompas.com - 27/06/2020, 10:52 WIB
Ilustrasi Waduk Dok Kompas.comIlustrasi Waduk

Saat ini Kementerian ATR/BPN berupaya mempertahankan keberadaan SDEW yang tersisa dengan melakukan identifikasi dan pendaftaran.

"Nah pertimbangannya, upaya untuk mengembalikan itu (525 SDEW) jauh lebih mahal, ketimbang kita bertahan dengan 305 tapi dikelola dengan baik," tutur Kamarzuki kepada Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Dia menjelaskan, saat air kering maka daerah yang seharusnya menjadi genangan harus diamankan.

"Jadi pendaftaran tanahnya kami amankan, nanti Menteri PUPR membangun secara fisik apakah bentuknya dibendung atau tanggul-tanggul, seperti itu," kata dia.

Dengan demikian, apabila ada permohonan berupa izin lokasi atau permohonan hak atas tanah di atas SDEW, maka pihaknya tidak akan menerbitkannya.

Pengendalian banjir

Penetapan dan pengaturan SDEW tersebut merupakan salah satu program penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur berdasarkan Perpres 60 Tahun 2020.

Perpres tersebut mengatur pengendalian banjir termasuk indikasi programnya.

Pada aturan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Kamarzuki mengatakan, tidak ada indikasi program dan hanya menampilkan ketentuan perauran zonasi, pola ruang, serta struktur ruang saja.

"Tapi enggak ada indikasi programnya. Tapi di Perpres 60 Tahun 2020 ini ada indikasi program. Perlu dijabarkan lebih detail, tapi minimal sudah ada payungnya," ucap Kamarzuki.

Baca juga: Diproyeksi Jadi Metropolitan Terbesar Kedua Dunia, Lingkungan Jabodetabek-Punjur Rentan Rusak

Upaya lainnya adalah mengatur saluran drainase primer melalui sungai dan kanal.

Selain itu, ada penetapan program pembangunan lima kanal, yaitu Kanal Barat, Cengkareng Drain, Kanal Timur, Cakung Drain, dan Cikarang-Bekasi Laut.

Ada pula penetapan pengendalian banjir rob berupa tanggul pantai di sepanjang kawasan pesisir Jabodetabek-Punjur yang terintegrasi dengan sistem pengamanan pantai.

Selanjutnya adalah penetapan program normalisasi dan pengendalian banjir berupa drainase di 19 sungai utama di kawasan Jabodetabek-Punjur.

"Drainase masuknya pengamanan sempadannya. Itu semua nanti kan sudah ada di indikasi programnya," tuntas Kamarzuki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X