Walhi Tolak Rencana Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Eks Lahan Gambut

Berdasarkan data Walhi, wilayah yang akan digunakan sebagai eks PLG menyumbang hampir 39 persen dari total kebakaran seluas 1.180 hektar di Kalteng selama periode tahun 2015-2019.

"Lokasi yang digunakan juga menjadi sumber-sumber atau titik panas kebakaran hutan. Dan itu jadi pekerjaan rumah (PR)," kata Wahyu.

Wahyu menyebut, ekosistem lahan gambut tidak bisa diperlakukan seperti tanah mineral.

"Gambut ini tanahnya unik. Tidak bisa serta merta kemudian semua benih dari Jawa cocok dengan tanah gambut," ucap Wahyu.

Penolakan pengembangan lumbung pangan di lahan eks PLG tersebut juga karena belum ada kepastian lokasi dari pemerintah.

Menurut Dimas, lahan bekas eks PLG tersebar di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan.

Lahan tersebut terbagi menjadi lima blok, yakni Blok A, B, C, D, dan E. Namun hingga saat ini, lokasi pasti untuk food estate belum diketahui.

"Hingga saat ini tidak pernah disebutkan di blok mana," ucap Dimas.

Tidak ada kajian mendalam

Wacana mengenai pengembangan food estate di Kalteng, sejatinya sudah mengemuka sejak tahun 2017.

Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengajukan beberapa wilayah untuk dijadikan lumbung pangan baru.

"Kami catat, Pemprov Kalteng sejak 2017 sudah meminta (dijadikan lumbung pangan baru)," ucap Wahyu.

Surat permintaan tersebut diajukan, karena menurut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, lumbung pangan baru ini bertujuan untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi.

Lahan tersebut nantinya akan ditangani secara profesional dengan konsep pertanian modern.

Namun Wahyu menukas, alih fungsi lahan eks PLG menjadi food estate yang digarap dalam skala luas berpotensi mengubah lansekap serta berdampak signifikan pada lingkungan hidup.

Baca juga: Jembatan Menuju Lumbung Pangan Nasional Baru Tuntas Dibangun

Selain itu, ia juga menyayangkan tidak adanya kajian yang mendalam. Padahal, penetapan sebuah proyek dalam skala besar harus dilakukan dengan analisis dampak lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Nah itu belum dilakukan tapi Pemerintah sudah melakukan penetapan kawasan, itu kan jadi masalah," jelas Wahyu.

Alih-alih melakukan kajian, Dimas menimpali, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan percepatan KLHS.

Prosedur ini disebut dilakukan tanpa melibatkan konsultasi publik.