Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Masalah Pertanahan, Perlu Penyempurnaan Permen ATR/BPN 11 Tahun 2016

Kompas.com - 04/06/2020, 14:30 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RB Agus Widjayanto mengatakan, dalam menangani penyelesaian permasalahan pertanahan perlu penyempurnaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian kasus pertanahan terangkum dalam 10 ruang lingkup, yaitu penerimaan dan distribusi pengaduan, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik.

Kemudian penanganan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, pembatalan produk hukum Kementerian.

Baca juga: Ini Skema Penanganan Konflik Pertanahan yang Disiapkan Pemerintah

Lalu mediasi, tim penanganan dan penyelesaian kasus, informasi perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi administrasi dan perlindungan hukum.

Widjayanto melanjutkan, setiap penanganan sengketa, konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus sehingga tahapan waktu dapat terukur.

Selain itu, penyelesaian kasus pertanahan perlu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat. Selain itu, hak pengadu maupun pihak yang diadukan juga dilindungi.

"Sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, fisik, dan administratif yang sah," ujar Widjayanto dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hingga 30 April, Tiket KA dari Surabaya dan Malang Diskon 20 Persen

Hingga 30 April, Tiket KA dari Surabaya dan Malang Diskon 20 Persen

Berita
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Berita
Siap-siap, Bangunan Liar di Puncak Bogor Bakal Digusur

Siap-siap, Bangunan Liar di Puncak Bogor Bakal Digusur

Berita
Resmikan Bandara Panua Pohuwato, Jokowi: Kalau Tidak Punya, Kita Kalah Saing

Resmikan Bandara Panua Pohuwato, Jokowi: Kalau Tidak Punya, Kita Kalah Saing

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ciamis: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ciamis: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Berita
Lahan Eks-HGU 250 Hektar di Ciawi Diserahkan kepada Masyarakat

Lahan Eks-HGU 250 Hektar di Ciawi Diserahkan kepada Masyarakat

Berita
Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Garut: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Garut: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Incar Pasar Lokal dan Asing, Vila Mewah di Bali Ditawarkan Rp 7,5 Miliar

Incar Pasar Lokal dan Asing, Vila Mewah di Bali Ditawarkan Rp 7,5 Miliar

Hunian
IKEA Kembali Rilis Produk Lawas, Karya 4 Desainer asal Swedia

IKEA Kembali Rilis Produk Lawas, Karya 4 Desainer asal Swedia

Interior
Hilangkan Bau Tak Sedap dari Wastafel dengan 5 Langkah Ini

Hilangkan Bau Tak Sedap dari Wastafel dengan 5 Langkah Ini

Tips
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purwakarta: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purwakarta: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karawang: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karawang: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Segera Rampung, Ini Progres Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jambi

Segera Rampung, Ini Progres Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jambi

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com