Bajaj, Angkutan Alternatif Pengganti Ojek Daring

Kompas.com - 02/06/2020, 19:43 WIB
Petugas menyemprot disinfektan kepada pengendara ojek online setelah pembagian masker di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas menyemprot disinfektan kepada pengendara ojek online setelah pembagian masker di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin pesatnya perkembangan teknologi membuat ojek bertransformasi.

Ojek saat ini bukan hanya berguna mengantar penumpang tetapi juga sudah melayani jasa pengiriman barang hingga pembelian makanan.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu aturannya adalah membatasi jarak dalam angkutan umum.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno serta Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Felix Iryantomo, aturan itu membuat dilema.

Angkutan seperti kereta api, bus, hingga taksi masih memungkinkan untuk mengangkut penumpang, namun tidak dengan ojek.

Baca juga: Transportasi Higienis, Kebutuhan Penting Saat New Normal

Meski secara hukum tidak diakui sebagai angkutan umum, nyatanya, masyarakat memanfaatkannya sebagai salah satu moda transportasi.

Adanya kebijakan tersebut menutup kesempatan ojek untuk mengangkut penumpang.

"Karena dinilai tidak memungkinkan menerapkan jaga jarak social antara pengemudi dan penumpangnya," ujar Djoko dan Felix dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Dengan kondisi tersebut, keduanya menyarankan Pemerintah merancang kembali angkutan alternatif yang dapat menggantikan peran ojek.

Angkutan tersebut harus mampu menidiakan ruang atau jarak antara pengemudi dan penumpang.

Apabila memungkinkan, maka dapat dipasang sekat atau pemisah secara permanen.

"Sehingga masing-masing pihak dapat merasa terjaga kesehatannya," tutur Djoko.

Memanfaatkan kendaraan roda tiga

Djoko menambahkan, sebenarnya saat ini tidak sulit merancang angkutan pengganti ojek.

Menurutnya, masih ada kendaraan yang eksis di kota-kota besar yang memenuhi unsur-unsur keamanan.

Angkutan tersebut adalah bajaj. Kendaraan roda tiga ini memberi ruang antara penumpang dan pengemudi. 

Tak hanya di ibu kota, angkutan sejenis yakni bentor juga ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain itu, di dalam kendaraan bisa dipasang sekat permanen, sehingga tercipta jarak sosial. Kendaraan ini juga mampu mengangkut penumpang lebih dari satu orang.

"Sehingga bajaj dapat disebut juga sebagai moda angkutan alternatif yang lebih manusiawi," kata dia.

Akan tetapi, moda transportasi ini juga memiliki kelemahan. Menurut Djoko, jumlah armada bajaj saat ini masih terbatas dan tidak sebanyak sepeda motor.

Selain itu, pembatasan wilayah operasi membuat pergerakan bajaj tidak seleluasa ojek.

Konvoi bajaj online di Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (24/6/2019).Kompas.com/SHERLY PUSPITA Konvoi bajaj online di Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (24/6/2019).
Namun hal ini bisa diatasi. Guna mempopulerkan kembali bajaj, Pemerintah bisa menghilangkan pembatasan willayah operasi. Dengan demikian, bajaj dapat bergerak lebih leluasa seperti sepeda motor.

Kemudian, pada setiap kendaraan bisa dipasang meteran penghitng ongkos atau argometer.

Bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat bisa menggunakan metode pembayaran non-tunai atau memesannya secara daring.

Djoko mengatakan, cara ini telah diterapkan di ibu kota Srilanka, Colombo.

Baca juga: New Normal Buka Peluang Bisnis Transportasi Jarak Pendek

Lalu bagaimana menerapkan solusi tersebut?

Djoko dan Felix mengungkapkan, hal tersebut tidak sulit diterapkan.

Pemerintah bisa menggandeng perusahaan penyedia atau produsen kendaraaan, organisasi angkutan darat atau Organda, perbankan, sekaligus perusahaan penyedia aplikasi pemesanan daring.

Penerapan kebijakan ini kemungkinan memunculkan tantangan dari pihak penyelenggaran ojek.

Tetapi, hal tersebut bisa diatasi dengan memberi kesempatan bagi para pengendara untuk melakukan konversi dari sepeda motor ke bajaj.

Pemerintah juga disarankan membentuk tim khusus dari berbagai lembaga maupun kementerian agar tidak mengambil keuntungan sektoral.

"Sehingga dengan niat baik dalam rangka menerapkan angkutan yang sehat dan manusiawi serta modern dapat terwujud," ucap Felix dan Djoko.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terpopuler

komentar di artikel lainnya
Close Ads X