Kompas.com - 12/05/2020, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), maka tidak ada lagi kawasan penyangga.

Menurut Yayat, dalam perpres ini, DKI Jakarta sebagai wilayah ibu kota dan disebut sebagai wilayah perkotaan inti diharapkan dapat mengurangi beban dan membagi fungsinya dengan kawasan perkotaan di sekitarnya.

"Tidak ada penyangga. Adanya redistribusi fungsi, ada pemerataan, ada pembangunan jaringan yang mendorong tumbuh kembangnya kawasan-kawasan perkotaan di sekitar Jakarta untuk jadi lebih mandiri," kata Yayat kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Perpres 60 Tahun 2020 Terbit, Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara

Perpres menyebutkan, perubahan penataan kawasan mencakup peran dan fungsi, strategi, dan kebijakan rencana tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Kemudian, pelayanan jaringan transportasi, baik yang berbasis rel maupun jalan, pun akan menyebar ke wilayah sekitar.

Jaringan transportasi tersebut dapat menyebarkan fungsi kegiatan ke daerah lainnya. Terlebih lagi, perpres tersebut juga mencantumkan pembangunan stasiun kereta api dikembangkan dengan konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Selain itu, terdapat pengelolaan dan penempatan stasiun bagi moda transportasi, seperti Commuter Line, Light Rapid Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT).

Nantinya, bukan tidak mungkin, menurut Yayat, akan tercipta banyak kota mandiri di sekitar Jakarta.

Baca juga: Perpres 60/2020 Dikhawatirkan Makin Mendorong Alih Fungsi Lahan

"Artinya di sini, dengan ada jaringan jalan, jaringan kereta yang makin menyebar, tol makin menyebar, itu artinya ada potensi dan kesempatan daerah untuk membangun daerahnya," kata Yayat.

Namun, masterplan dari rencana tata ruang Jabodetabek-Punjur ini hanya spatial plan. Dengan begitu, ke depan untuk membangun, mengisi, serta memanfaatkan ruangnya, diharapkan ada development plan atau rencana pembangunan.

"Nah, rencana pembangunan ini nanti dikembalikan pada rencana pembangunan di masing-masing daerah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.