Kejar Target 2 Minggu, Kementerian PUPR Susun Skenario Mudik Lebaran

Kompas.com - 08/04/2020, 08:00 WIB
Kondisi lalu lintas di kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek saat arus mudik Lebaran, Selasa (4/6/2019). KOMPAS.com/FARIDA FARHANKondisi lalu lintas di kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek saat arus mudik Lebaran, Selasa (4/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan waktu dua pekan untuk menyusun berbagai opsi skenario terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2020.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kebijakan tentang mudik ini belum diputuskan, masih ada dua minggu. Mungkin H-10. Sampai sekarang kami masih terus membahas berbagai usulan (tentang mudik)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi video, di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Tangani Covid-19, Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp 24,53 Triliun

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahardian menambahkan, belum ada keputusan soal skenario mudik. 

Namun Hedy memastikan, Kementerian PUPR akan mengikuti arahan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat akan mengeluarkan semacam panduan pembatasan transportasi.

"Kami pastikan akan mengikuti panduan itu," ujar Hedy menjawab Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Kendaraan pemudik antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019). Pada puncak arus mudik lebaran 2019 sejumlah titik di Tol Jakarta-Cikampek-Cipali mengalami kepadatan volume kendaraan pemudik.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Kendaraan pemudik antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019). Pada puncak arus mudik lebaran 2019 sejumlah titik di Tol Jakarta-Cikampek-Cipali mengalami kepadatan volume kendaraan pemudik.
Oleh karena itu, sampai saat ini Kementerian PUPR tidak ada rencana melakukan penutupan prasarana jalan nasional dan jalan tol.

Pembatasan mobilitas dalam PSBB itu terkait dengan penggunaan sarana transportasinya, dan bukan penutupan jalan nasional dan jalan tol.

Baca juga: Bisnis Jalan Tol Anjlok, Pemerintah Upayakan Sejumlah Stimulus

Pembatasan penggunaan sarana transportasi ini bisa dimaknai sebagai pembatasan operasional dan jumlah penumpang agar tujuan  physical distancing tercapai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X