Kejar Target 2 Minggu, Kementerian PUPR Susun Skenario Mudik Lebaran

Kompas.com - 08/04/2020, 08:00 WIB
Kondisi lalu lintas di kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek saat arus mudik Lebaran, Selasa (4/6/2019). KOMPAS.com/FARIDA FARHANKondisi lalu lintas di kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek saat arus mudik Lebaran, Selasa (4/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan waktu dua pekan untuk menyusun berbagai opsi skenario terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2020.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kebijakan tentang mudik ini belum diputuskan, masih ada dua minggu. Mungkin H-10. Sampai sekarang kami masih terus membahas berbagai usulan (tentang mudik)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi video, di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Tangani Covid-19, Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp 24,53 Triliun

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahardian menambahkan, belum ada keputusan soal skenario mudik. 

Namun Hedy memastikan, Kementerian PUPR akan mengikuti arahan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat akan mengeluarkan semacam panduan pembatasan transportasi.

"Kami pastikan akan mengikuti panduan itu," ujar Hedy menjawab Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Kendaraan pemudik antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019). Pada puncak arus mudik lebaran 2019 sejumlah titik di Tol Jakarta-Cikampek-Cipali mengalami kepadatan volume kendaraan pemudik.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Kendaraan pemudik antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019). Pada puncak arus mudik lebaran 2019 sejumlah titik di Tol Jakarta-Cikampek-Cipali mengalami kepadatan volume kendaraan pemudik.
Oleh karena itu, sampai saat ini Kementerian PUPR tidak ada rencana melakukan penutupan prasarana jalan nasional dan jalan tol.

Pembatasan mobilitas dalam PSBB itu terkait dengan penggunaan sarana transportasinya, dan bukan penutupan jalan nasional dan jalan tol.

Baca juga: Bisnis Jalan Tol Anjlok, Pemerintah Upayakan Sejumlah Stimulus

Pembatasan penggunaan sarana transportasi ini bisa dimaknai sebagai pembatasan operasional dan jumlah penumpang agar tujuan physical distancing tercapai.

"Namun demikian, situasi kan dinamis. Sampai saat ini, saya pastikan, tidak ada rencana penutupan prasarana jalan nasional dan jalan tol," imbuh Hedy.

Fokus "physical distancing"

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menuturkan, kebijakan lalu lintas di jalan tol lebih difokuskan kepada physical distancing atau pembatasan fisik.

Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mengurangi akumulasi di rest area dengan membatasi kapasitas dan waktu tinggal di rest area.

Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati Tol Bawen di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2019). Volume arus mudik tol Trans Jawa Batang-Semarang dari arah Jakarta yang memasuki Gerbang Tol Bawen-Salatiga menuju ke sejumlah wilayah di Jateng dan Jatim pada H-5 siang hari terpantau padat merayapKOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati Tol Bawen di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2019). Volume arus mudik tol Trans Jawa Batang-Semarang dari arah Jakarta yang memasuki Gerbang Tol Bawen-Salatiga menuju ke sejumlah wilayah di Jateng dan Jatim pada H-5 siang hari terpantau padat merayap
Kemudian menekan arus kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan pada hari mendekati Lebaran, dan mempercepat proses pergerakan ke daerah tujuan.

"Kami terus melakukan simulasi sambil menunggu survei kedua dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan mengenai perilaku perjalanan masyarakat," ungkap Danang kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Danang mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Kebalitbang Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti, untuk merancang kuesionernya.

Seraya menunggu hasil survei, alternatif kebijakan terkait mudik Lebaran ini sudah dipastikan fokus ke kampanye pembatasan fisik dan sosial untuk pengendalian perjalanan mudik Lebaran saat periode Covid-19.

Untuk daerah asal, akan diberikan insentif atas kehilangan pendapatan, dan insentif pekerjaan untuk yang tidak mudik bagi masyarakat miskin dan miskin baru.

Sementara untuk daerah tujuan pemudim akan langsung diberikan status orang dalam pemantauan (ODP) dan harus mengisolasi diri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk layanan transportasi akan diberlakukan social/physical distancing dan pembatasan seat capacity (angkutan umum), dan kemungkinan penggunaan tariff policy untuk mengurangi minat melakukan perjalanan.

Namun, Danang memastikan, khusus jalan tol tidak akan ada perubahan tarif. Tariff policy itu khusus untuk moda transportasinya (angkutan umum)," ucap Danang.

Selain melakukan survei melalui metode kuesionar, BPJT juga akan merancang pertemuan dengan para pakar (global experts) untuk menhasilkan formulasi pengelolaan mobilitas pada masa Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X