Tangani Covid-19, Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp 24,53 Triliun

Kompas.com - 07/04/2020, 18:34 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menggelar konferensi video, Selasa (7/4/2020). Biro Komunikasi Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono menggelar konferensi video, Selasa (7/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) merealokasi anggaran Rp 24,53 triliun dari total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 120 triliun untuk membantu menangani dan menanggulangi penyebaran Corona Virus Desease-19 (Covid-19).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, realokasi anggaran tersebut bersumber dari beberapa pos Kementerian PUPR, dan optimalisasi kegiatan non fisik yang bisa ditunda atau dihemat.

Seperti penghematan anggaran dari pos-pos workshop, dan perjalanan dinas yang dipotong minimal sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap, dan pembatalan paket kontraktual yang masih dalam proses lelang di sektor Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Perumahan, Bina Marga, dan lain-lain, sesuai kebutuhan penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Basuki Ungkap Dana Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Dialokasikan

Selanjutnya rekomposisi alokasi anggaran TA 2020 pada paket kegiatan tahun jamak atau multi years contract (MYC), mengubah paket-paket kontrak single year contract (SYC) menajdi MYC, termasuk paket kontraktual yang nilainya kurang dari Rp 100 miliar.

"Realokasi anggaran ini akan digunakan untuk fokus melaksanakan tiga prioritas utama dalam menangani dan menanggulangi penyebaran Covid-19 sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020," tutur Basuki dalam konferensi video, di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Tiga hal yang difokuskan tersebut adalah pertama, membantu sektor kesehatan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

Kedua, menyiapkan social safety net untuk masyarakat miskin, bekerja sama dengan  Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan kementerian atau lembaga terkait.

Ketiga, membantu industri konstruksi terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) demi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tetap menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.

Selain merealokasi anggaran untuk tiga fokus utama tersebut, Kementerian PUPR juga memfokuskan ulang (refocusing) kegiatan-kegiatan kerja dengan anggaran Rp 1,66 triliun.

Basuki mengatakan, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Observasi, Isolasi, dan penampungan pengendalian penyakit infeksi menular di Pulau galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X