Bisnis Jalan Tol Anjlok, Pemerintah Upayakan Sejumlah Stimulus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengupayakan sejumlah insentif dan stimulus untuk industri dan bisnis jalan tol yang terdampak pandemi Corona Virus Desease-19 atau Covid-19.

Hal itu dilakukan menyusul catatan anjloknya lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Maret 2020 sebesar 40 persen hingga 60 persen dari LHR normal.

Berdasarkan data Asosiasi Tol Indonesia (ATI), LHR Tol Jadebotabek pada minggu pertama Februari sebanyak 3,191 juta kendaraan, sementara LHR pada pekan pertama Maret turun menjadi 3,124 juta kendaraan.

Angka itu terus merosot, pada pekan kedua Februari berada pada angka 3,167 juta kendaraan, sementara pekan kedua Maret menjadi 3,060 juta kendaraan.

Baca juga: Tangani Covid-19, Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp 24,53 Triliun

Berturut-turut pada pekan ketiga Februari menjadi 3,153 juta kendaraan, kemudian periode yang sama bulan Maret menjadi 2,483 juta kendaraan.

Pekan keempat Februari sebanyak 3,110 juta kendaraan menjadi hanya 1,060 juta kendaraan pada pekan keempat Maret.

Hutama Karya Mulai Sabtu (21/3/2020) besok, PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara fasilitas isi ulang atau top up tunai di seluruh gardu Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter).

Anjloknya LHR ini sangat memenaruhi pendapatan badan usaha jalan tol (BUJT). Akibatnya,  kesanggupan mereka membayar kewajiban baik utang pokok maupun bunga ke perbankan, menjadi berkurang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, pihaknya akan mencoba fokus mengupayakan insentif dan stimulus kepada Kementerian Keuangan, agar bisnis dan industri jalan tol tetap berjalan.

Baca juga: Proyek Infrastruktur Berlanjut, Pemerintah Jamin Hak Pekerja Konstruksi

"Untuk itu, kami melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan ATI masih berdiskusi," tutur Basuki dalam konferensi video di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Basuki melanjutkan, stimulus dan insentif tersebut bisa berupa percepatan pembayaran dana talangan pembebasan lahan yang sudah dilakukan BUJT, pembebasan pajak, relaksasi pembayaran kredit baik pokok maupun bunga, dan lain-lain.

Khusus, untuk percepatan pembayaran dana talangan pembebasan lahan yang sudah dibayarkan BUJT, Basuki memastikan dananya sudah ada pada lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral ATI Kris Ade Sudiyono menyambut baik langkah Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga tersebut.

"Kami sangat senang dengan inisiatif tersebut, dan sangat berharap bisa mendiskusikannya lebih lanjut," kata Ade kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

PT Jasamarga Pandaan Tol Gerbang Tol Pandaan, Kabupaten Pasuruan.