Menanti Keputusan Mudik dan Transportasi Online yang Jadi Beban Negara

Kompas.com - 27/03/2020, 13:00 WIB
DICEK—Seorang kru bus dicek suhu tubuhnya di terminal Giri Adipura Wonogiri mengantisipasi penularan virus corona. Apalagi dalam dua pekan terakhir, ribuan pemudik berdatangan ke Wonogiri. KOMPAS.COM/Dokumentasi Terminal Giri AdipuraDICEK—Seorang kru bus dicek suhu tubuhnya di terminal Giri Adipura Wonogiri mengantisipasi penularan virus corona. Apalagi dalam dua pekan terakhir, ribuan pemudik berdatangan ke Wonogiri.

"JANGAN MUDIK, jangan pulang kampung atau bikin sakit orang sekampung, jaga jarak biar selamat, pada hari kemenangan jangan biarkan virus menang", adalah sebagian kampanye kepada masyarakat untuk tidak mudik tahun ini lewat media sosial yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Keputusan tidak mudik lebaran tahun ini oleh Presiden Joko Widodo sangat dinanti. Sementara ini, masyarakat memang dihimbau tidak mudik lebaran untuk menghindari meluasnya virus Corona.

Di samping itu, diperlukan bantuan untuk menyambung keberlangsungan hidup bagi masyarakat terdampak ekonomi dari wabah Covid-19.

Pemerintah telah membuat tiga skenario Mudik Lebaran 2020. Pertama, bussines as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, meniadakan mudik gratis baik oleh pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan. Dan ketiga, pelarangan mudik.

Merebaknya wabah virus Corona di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum mudik Lebaran, berlangsung lebih cepat.

Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan.

Pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima (PKL), petugas cleaning service, office boy, petugas keamanan (satpam), buruh bangunan, serta lainnya.

Secara alamiah akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar.

Selain itu, menjadi hal yang wajar operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika memang tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X