Kementerian PUPR Gandeng BTN Salurkan Program Rumah Swadaya di Aceh

Kompas.com - 18/03/2020, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kementerian PUPR menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) menyalurkan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat.

“Kerja sama antara SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh dengan BTN ini untuk mewujudkan pelaksanaan program BSPS tahun 2020 yang mengacu kepada aturan utama, Permen PUPR Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2018 di Provinsi Aceh,” terang Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Lilik Lastantyo Adiarso dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Penandatanganan perjanjian kerjas tersebut dilaksanakan oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Lilik Lastantyo Adiarso, Branch Manager Bank BTN Munawar Solihin, serta PPK Rumah Swadaya Muhammad Anggit Kadri.

Baca juga: E-BSPS Memungkinkan Proses Verifikasi Bantuan Rumah Hanya 15 Menit

Menurut Lilik, BSPS merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam memberikan dana stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang nantinya dapat meningkatkan kualitas rumah yang dimiliki.

Bentuk keswadayaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana dan utilitas umum.

Tahun ini, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh akan menyalurkan BSPS untuk 3.000 unit rumah masyarakat sebesar Rp 52,5 miliar. Bantuan tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota.

“Kami masih menunggu SK Menteri PUPR guna penetapan lokasi bantuan. Alokasi anggaran untuk membedah 3.000 unit rumah tersebut sebesar Rp 52,5 miliar," ungkap Lilik.

Pelaksanaan program BSPS ini disalurkan sebesar Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas rumah. Rinciannya, Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja.

Dana BSPS tersebut akan disalurkan melalui Bank BTN yang kemudian ditransfer secara langsung ke rekening toko bangunan setelah penerima bantuan bedah rumah memesan dan menerima bahan material bangunan.

“Dengan mekanisme tersebut, penerima bantuan dari Kementerian PUPR tidak memegang langsung fisik uangnya tapi hanya bahan bangunan saja. Dengan demikian, dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak kecurangan di lapangan,” ucap Lilik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.