JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur jalan, merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, khususnya pembangunan Jalan Trans Papua, baik di Papua dan Papua Barat, terkendala sejumlah faktor seperti kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.
Tak hanya itu, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan.
"Masalah keamanan yang menghambat operasi pekerjaan yang diharapkan tuntas satu tahun, tidak bisa terjadi. Ini karena terhambat masalah keamanan," ucap Wempi kepada Kompas.com, Jumat (28/2/2020).
Baca juga: Meski Ada Gangguan Keamanan, Trase Trans-Papua Tak Direlokasi
Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.
Pemberitaan Kompas.com 2 Desember 2019 menyebutkan, aksi tersebut membuat tiga titik pekerjaan jalan sepanjang 3 kilometer harus terhenti.
Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) ke Mbua (Kabupaten Nduga), lalu dari Dekai (Kabupaten Yahukimo) ke Kenyam (Kabupaten Nduga), dan dari Ilaga ke Sinak (Kabupaten Puncak Jaya).
Selain itu, terdapat insiden penyerangan tujuh pekerja PT Modern di Desa Agenggeng pada 15 Maret 2016. Sejumlah empat pekerja tewas dalam penyerangan tersebut.
Wmpi mengungkapkan, salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi adalah dengan melibatkan masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pekejaan tersebut.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja di Desa Sukamulya, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu (27/2/2020).
Ikut
