Meski Ada Gangguan Keamanan, Trase Trans-Papua Tak Direlokasi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gangguan keamanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Papua, berdampak pada perlambatan penyelesaian Jalan Trans-Papua dan membengkaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama masa pembangunan.

Yang terbaru adalah dua anggota rombongan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) luka berat terkena panah di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Jumat (25/10/2019). Mereka ditembak orang tak dikenal (OTK).

Kendati demikian, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua Osman H Marbun memastikan, tidak akan ada relokasi atau perubahan trase Jalan Trans-Papua.

Karena untuk relokasi trase, sama halnya dengan mengubah grand design jalan, jembatan, analisisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), anggaran, dan lain sebagainya, yang justru akan lebih mahal.

Osman tak menampik, ada cost yang bertambah karena perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, juga kerugian non-material lainnya, jika trase Jalan Trans-Papua tidak direlokasi.

Baca juga: Tinggal 31,96 Kilometer Lagi, Seluruh Trans-Papua Tersambung

"Kerugiannya, paling tidak dari sisi waktu molor. Cara menghitungnya tidak seperti menghitung road user cost. Kita harus memasukkan komponen bertambahnya waktu, kerugian material dan non material," jelas Osman menjawab Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Osman merinci, kerugian-kerugian itu seperti uang duka korban meninggal dunia, biaya perawatan selama di rumah sakit, klaim Jamsostek, biaya pemakaman, dan lain-lain yang harus dihitung juga.

Djoko Setijowarno Trans Papua

Oleh karena itulah, dia mengharapkan TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan, memberikan pernyataan bahwa situasi keamanan kondusif untuk pelaksana pembangunan Jalan Trans-Papua dapat bekerja kembali.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak TNI, karena keamanan memang ranah mereka. Kami (kementerian PUPR) meneruskan program konektivitas Trans-Papua ini. Kami membutuhkan pernyataan aman, tidak harus tertulis, verbal juga bisa," imbuh Osman.