KCIC Ditantang Buka Studi Amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"KCJB ini memang proyek misterius. Inilah yang kami sesalkan sejak 2015 lalu. Tidak jelas. Masak panjang lintasan 142,3 kilometer, amdal dan amdalalin bisa dikebut dalam hitungan bulan saja," ungkap Deddy.

Tak sesuai RTRW

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong.

Meiki mengungkapkan, proyek KCJB sudah bermasalah dan dipaksakan sejak awal serta menabrak aturan penataan ruang karena tidak tertuang di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang terkena proyek.

"Kualitas dokumen amdal juga sangat lemah sehingga banyak terjadi masalah. Buktinya, ada banyak kasus akibat pelaksanaan proyek KCJB," ujar Meiki kepada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Dia menyebut sejumlah masalah itu antara lain rumah warga retak akibat peledakan terowongan di Kota Cimahi, kemudian meledaknya pipa milik PT Pertamina (Persero) akibat tertusuk mesin bor di Melong.

Baca juga: Girder Perdana Terpasang, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Operasi 2021

Belum lagi banjir di beberapa titik pemukiman warga di Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, akibat ditutupnya saluran drainase.

Selain tidak sesuai dengan RTRW kabupaten/kota yang dilintasi, Meiki menilai ada sejumlah kejanggalan lainnya.

Pertama, sosialisasi dan konsultasi publik studi amdal tidak bermakna dan tidak menyasar seluruh unsur warga yang akan terkena dampak.

"Kedua, studi amdal terlalu singkat, tidak dilakukan selama dua musim atau 1 tahun," cetus Meiki.

Deddy mengamini, bahwa untuk studi amdal dengan trase sepanjang KCJB yang mencapai 142,3 kilometer, membutuhkan waktu satu tahun lebih. 

Dokumentasi KCIC Kontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung membantu warga di sekitar KM 18 membersihkan lumpur sisa banjir.

Kejanggalan ketiga, lanjut Meiki, kajian amdal tidak membagi per segmen dari trase Jakarta-Bandung.

PT KCIC, dianggap menyepelekan kondisi lingkungan dan menyamaratakan kondisi sepanjang jalur.

Keempat, proyek KCJB menabrak area lahan tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

"Terakhir, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) kurang implementatif dan operasional," sebut Meiki.