"Length of Stay" Turis Labuan Bajo Bisa 4 Hari, dengan Catatan...

"Tanpa itu semua, mimpi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium tidak akan terwujud," cetus Hadi.

Dia melanjutkan, investasi tidak langsung dari Kementerian PUPR ini sangat jelas berdampak pada peningkatan ekonomi, pajak, dan retribusi daerah.

Hendaknya, investasi tidak langsung ini dilanjutkan dengan investasi langsung dengan mendatangkan investor mancanegara atau domestik yang merupakan tugas BKPM.

Sementara tantangan lainnya seperti kesiapan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya kegiatan-kegiatan pariwisata termasuk meeting, incentives, convention, dan exhibition, sampah dan wajah kota yang kotor, merupakan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat.

Bicara destinasi wisata premium, menurut Hadi, tak bisa lepas dari 3A yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

Baca juga: Jokowi Sebut Investor Uni Arab Emirat Bakal Tanam Modal di Labuan Bajo

"Kami sudah menyiapkan aksesibilitas dan amenitas, tinggal atraksinya bagaimana dibuat program yang menarik supaya Labuan Bajo benar-benar bisa menjadi destinasi wisata premium," lanjut Hadi.

Terlebih, Labuan Bajo memiliki sejumlah potensi untuk berlari lebih cepat mengungguli KSPN lainnya yakni alam dengan panorama ciamik.

Mulai dari visualisasi mentari tenggelam, lokasi menyelam dan snorkeling yang demikian indah, pantai pasir putih yang menawan, atraksi komodo, dan kuliner yang lezat.

Model Pengelolaan

Untuk itu, pengelolaan Labuan Bajo harus dilakukan secara lebih profesional, dan dijalankan melalui program-program terukur yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Dukung Destinasi Labuan Bajo, Kementerian PUPR Bikin Jalan Lebih Mulus

Hilda B Alexander/Kompas.com Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, yang merupakan bagian dari pengembangan KSPN Super Prioritas yang ditargetkan selsai pada 2020. Basuki didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga dan arsitek Yori Antar, Minggu (19/1/2020).

"Pengelola setengah swasta dan pemerintah ini sudah meninggalkan preseden baik di Nusa Dua, Bali, dan Mandalika, Lombok, yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)," ungkap Hadi.

Pengelolaan Labuan Bajo dengan model KPBU diyakini Hadi, akan lebih baik, rapi, dan tentunya mengindahkan aspek tata ruang sehingga pengembangan kawasan dapat lebih terkendali.

Sementara model pengelolaan lainnya adalah diserahkan seluruhnya kepada Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat, dan pembentukan Badan Otoritas yang sudah mulai berjalan.