"Length of Stay" Turis Labuan Bajo Bisa 4 Hari, dengan Catatan...

Kompas.com - 21/01/2020, 23:36 WIB

Hilda B Alexander

Penulis

Lihat Foto

Panorama mentari tenggelam di Labuan Bajo, NTT.(Hilda B Alexander/Kompas.com)

Menara pandang Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT.

Ilustrasi Kapal Pinisi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, yang merupakan bagian dari pengembangan KSPN Super Prioritas yang ditargetkan selsai pada 2020. Basuki didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga dan arsitek Yori Antar, Minggu (19/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tinggal atau length of stay turis yang berkunjung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa lebih panjang menjadi empat hari dari sebelumnya rata-rata 2 hari.

Hal ini menyusul penataan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember 2020.

Labuan Bajo merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yang dirancang dengan konsep waterfront city berstandar dunia bersama dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado-Bitung-Likupang.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan, selain meningkatkan length of stay, penataan dan pengembangan KSPN Labuan Bajo juga akan sangat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.

Jika pada tahun 2017-2018 saja, jumlah kunjungan sekitar 100.000-120.000 turis, tahun 2019 saat program ini mulai berjalan, wisawatan yang datang meningkat hampir 200.000 orang.

"Mestinya tahun ini lebih baik lagi dengan masa tinggal lebih lama. Selama ini turis justru bermalam di kapal, diving. Di Labuan Bajo hanya bermalam sehari-dua hari, karena tidak ada amenitas, dan atraksi," ucap Hadi, Senin (21/1/2020).

Hilda B Alexander/Kompas.com Menara pandang Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT.

Dampak kedua dari penataan dan pengembangan Labuan Bajo menjadi waterfront city kelas dunia adalah dapat menarik lebih banyak lagi investor.

Para investor ini akan membuka bisnis, mulai dari perhotelan, kuliner, suvenir, jasa tour guide, transportasi, dan lain-lain yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja bagi masyakarat Labuan Bajo.

Dampak keempat adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hadi mencontohkan, Danau Toba yang mengalami lonjakan tingkat kunjungan turis dan investor, mampu mendongkrak PAD Kabupaten Samosir lebih besar 80 persen dari sebelumnya.

Labuan Bajo, imbuh Hadi, bisa mencapai itu semua dengan catatan, investasi tidak langsung dari Kementerian PUPR ini harus juga diimbangi dengan gebrakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

"Tanpa itu semua, mimpi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium tidak akan terwujud," cetus Hadi.

Agus Suparto/ Fotografer Pribadi Presiden Ilustrasi Kapal Pinisi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia melanjutkan, investasi tidak langsung dari Kementerian PUPR ini sangat jelas berdampak pada peningkatan ekonomi, pajak, dan retribusi daerah.

Hendaknya, investasi tidak langsung ini dilanjutkan dengan investasi langsung dengan mendatangkan investor mancanegara atau domestik yang merupakan tugas BKPM.

Sementara tantangan lainnya seperti kesiapan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya kegiatan-kegiatan pariwisata termasuk meeting, incentives, convention, dan exhibition, sampah dan wajah kota yang kotor, merupakan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat.

Bicara destinasi wisata premium, menurut Hadi, tak bisa lepas dari 3A yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

"Kami sudah menyiapkan aksesibilitas dan amenitas, tinggal atraksinya bagaimana dibuat program yang menarik supaya Labuan Bajo benar-benar bisa menjadi destinasi wisata premium," lanjut Hadi.

Terlebih, Labuan Bajo memiliki sejumlah potensi untuk berlari lebih cepat mengungguli KSPN lainnya yakni alam dengan panorama ciamik.

Mulai dari visualisasi mentari tenggelam, lokasi menyelam dan snorkeling yang demikian indah, pantai pasir putih yang menawan, atraksi komodo, dan kuliner yang lezat.

Model Pengelolaan

Untuk itu, pengelolaan Labuan Bajo harus dilakukan secara lebih profesional, dan dijalankan melalui program-program terukur yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hilda B Alexander/Kompas.com Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, yang merupakan bagian dari pengembangan KSPN Super Prioritas yang ditargetkan selsai pada 2020. Basuki didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga dan arsitek Yori Antar, Minggu (19/1/2020).

Hadi mengatakan, model pengelolaan yang lebih tepat diterapkan di Labuan Bajo adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pengelola setengah swasta dan pemerintah ini sudah meninggalkan preseden baik di Nusa Dua, Bali, dan Mandalika, Lombok, yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)," ungkap Hadi.

Pengelolaan Labuan Bajo dengan model KPBU diyakini Hadi, akan lebih baik, rapi, dan tentunya mengindahkan aspek tata ruang sehingga pengembangan kawasan dapat lebih terkendali.

Sementara model pengelolaan lainnya adalah diserahkan seluruhnya kepada Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat, dan pembentukan Badan Otoritas yang sudah mulai berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.