"Length of Stay" Turis Labuan Bajo Bisa 4 Hari, dengan Catatan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tinggal atau length of stay turis yang berkunjung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa lebih panjang menjadi empat hari dari sebelumnya rata-rata 2 hari.

Hal ini menyusul penataan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember 2020.

Labuan Bajo merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yang dirancang dengan konsep waterfront city  berstandar dunia bersama dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado-Bitung-Likupang.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan, selain meningkatkan length of stay, penataan dan pengembangan KSPN Labuan Bajo juga akan sangat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.

Baca juga: Menteri Basuki Pastikan KSPN Super Prioritas Labuan Bajo Tuntas 2020

Jika pada tahun 2017-2018 saja, jumlah kunjungan sekitar 100.000-120.000 turis, tahun 2019 saat program ini mulai berjalan, wisawatan yang datang meningkat hampir 200.000 orang.

"Mestinya tahun ini lebih baik lagi dengan masa tinggal lebih lama. Selama ini turis justru bermalam di kapal, diving. Di Labuan Bajo hanya bermalam sehari-dua hari, karena tidak ada amenitas, dan atraksi," ucap Hadi, Senin (21/1/2020).

Hilda B Alexander/Kompas.com Menara pandang Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT.

Para investor ini akan membuka bisnis, mulai dari perhotelan, kuliner, suvenir, jasa tour guide, transportasi, dan lain-lain yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja bagi masyakarat Labuan Bajo.

Dampak keempat adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hadi mencontohkan, Danau Toba yang mengalami lonjakan tingkat kunjungan turis dan investor, mampu mendongkrak PAD Kabupaten Samosir lebih besar 80 persen dari sebelumnya.

Labuan Bajo, imbuh Hadi, bisa mencapai itu semua dengan catatan, investasi tidak langsung dari Kementerian PUPR ini harus juga diimbangi dengan gebrakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Labuan Bajo, Waterfront City Kelas Dunia Pertama di Indonesia