Kaleidoskop 2018: Kasus Properti, Proyek Bodong hingga Praktik Suap

Kompas.com - 01/01/2019, 15:00 WIB
Sejumlah perwakilan konsumen melakukan audiensi dengan pengemban apartemen K2 Park, PT Prioritas Land Indonesia (PLI), Jumat (14/9/2018). Kompas.com / Dani PrabowoSejumlah perwakilan konsumen melakukan audiensi dengan pengemban apartemen K2 Park, PT Prioritas Land Indonesia (PLI), Jumat (14/9/2018).

Padahal, banyak konsumen yang masih mematuhi pembayaran cicilan sesuai dengan tagihan per bulan KPA perbankan. Bahkan, ada sejumlah konsumen yang telah melunasi pembayaran.

Baca juga: Kasus Apartemen LA City, Pengamat Ingatkan Konsumen Lebih Jeli

Kasus lain yang sangat menggemparkan yaitu penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Menyusul, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Baca juga: Apartemen Terlambat Dibangun, Pengembang K2 Park Minta MaafSuap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar.

Sebelum kasus Meikarta, ada pula persoalan tuntutan konsumen apartemen K2 Park Serpong yang meminta pengembang, PT Prioritas Land Indonesia (PLI), mengembalikan uang mereka. Alasannya, apartemen yang dijanjikan tak kunjung dibangun.

Sementara, sesuai dengan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB), batas waktu serah terima jatuh pada Desember 2018.

PLI sendiri menampik telah melakukan penipuan dengan dalih kantor mereka masih berada di dekat proyek.

Meski telah meminta maaf dan berjanji segera membangun unit yang dijanjikan, konsumen tetap menuntut pengembalian uang.

Dengan maraknya kasus properti diperlukan kejelian dari masyarakat sebelum membeli hunian. Mulai dari mendeteksi rekam jejak pengembang dalam mengerjakan proyek, mengecek seluruh perizinan, hingga kepastian lokasi dari proyek yang akan dibangun.

Bila mendapati gelagat mencurigakan, seperti proyek yang tak kunjung dibangun, jangan ragu melaporkan ke pihak berwajib.

Namun, jangan membuat laporan secara pribadi, melainkan harus datang beramai-ramai agar kasus yang dilaporkan segera ditindaklanjuti.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X