IAP: Perencanaan Tata Ruang Saat Ini Lebih Ketat

Kompas.com - 26/10/2018, 10:25 WIB
Kondisi terkini CBD Meikarta Orange County, Sabtu (20/10/2018). Kompas.com/HILDA B ALEXANDERKondisi terkini CBD Meikarta Orange County, Sabtu (20/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencuatnya kasus perizinan proyek Meikarta dan dihentikannya proyek reklamasi Teluk Jakarta, membuktikan bahwa sudah mulai ada perbaikan dalam hal sistem perencanaan tata ruang Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, banyak praktek perizinan di lapangan yang sering kali melanggar norma-norma yang telah dibuat, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebenarnya, bukan kali ini saja praktik tersebut terjadi. Munculnya paradigma 'diskresi' yang dianut banyak pejabat, perencana dan sistem politik setempat sudah menjadi hal lazim sejak jaman dulu.

Baca juga: 29 IMB Meikarta Belum Disahkan

Namun, pemerintah terus memperbaiki regulasi agar di dalam perencanaan dan pengembangan kawasan juga memperhatikan aspek berkeadilan dan berkelanjutan sesuai mandat Sustainable Development Goals (SDG's) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kedua kasus itu adalah contoh gamblang bagaimana paradigma diskresi berbenturan dengan aturan perencanaan dan implementasi saat ini yang mengutamakan ketaatan pada aturan-aturan dan proses perencanaan," kata Bernardus kepada Kompas.com, Rabu (24/10/2018).

Meski telah diperbaiki, bukan berarti peraturan yang ada tidak dilanggar. Bahkan, dalam beberapa kasus terkesan sengaja diabaikan di lapangan.

Dalam kasus Meikarta, misalnya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menyebut bila PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), anak usaha Lippo Group, hanya mengantongi izin lokasi seluas 84,3 hektar dari rencana pengembangan kawasan seluas 447 hektar.

Izin tersebut diterbitkan lantaran hanya kawasan itu yang sesuai peruntukkannya sebagai kawasan pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Sementara, 362,7 hektar sisanya dinilai tidak sesuai peruntukkan lantaran berada di zona Lahan Peruntukkan Industri (LPI).

"Sudah sangat jelas fatwa aturan yang diterbitkan tentang implementasi Meikarta," tutup Bernardus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X