Ada Apa dengan Waskita Karya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada apa dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk? Pertanyaan balik tersebut dilontarkan saat Kompas.com meminta pendapat sejumlah kalangan terkait maraknya kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang dilaksanakan perusahaan pelat merah itu.

Setidaknya ada tujuh kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek infrastruktur yang digarap Waskita dalam tujuh bulan terakhir. Ini pun menjadi rekor bagi BUMN dengan bos M Choliq itu.

Teranyar yaitu ambruknya salah satu bekisting pier head pada proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang dirancang sepanjang 11 kilometer pada Selasa (20/2/2018).

Baca juga : Waskita Catat Rekor Tujuh Kecelakaan Kerja dalam Tujuh Bulan

Pertanyaan balik tersebut salah satunya muncul dari Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis.

"Kok bisa kecelakaan kerja berulang dalam interval waktu berdekatan? Ke mana pengawasnya selama ini? Ada apa dengan Waskita? Bagaimana manajemen proyeknya? Ke mana Dirjen Bina Konstruksi," tanya Harun.

Keheranan serupa juga dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi V Farry Djemi Francis, dan juga kalangan akademisi yang terkait teknik sipil lainnya.

Padahal, Waskita Karya merupakan penyedia jasa konstruksi yang didukung penuh oleh pemerintah.

Bukan saja karena penunjukan langsung untuk melaksanakan tugas membangun Proyek Strategis Nasional (PNS) sektor infrastruktur, juga pendanaannya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), maupun lembaga keuangan lainnya.

Untuk diketahui, sambung Harun, Waskita mendapat penugasan membangun 700 kilometer jalan tol, dengan 95 persen di antaranya masuk kategori greenfield (baru).

Baca juga : Kejar Tayang, Nyawa Melayang

Menurut Harun, kecelakaan kerja sebuah proyek infrastruktur tak sekadar disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau mesin sebagai active factor  pada garda depan (front liners).

"Bisa jadi passive factor, yang dalam hal ini pihak manajemen total (penyedia) jasa konstruksi adalah akar permasalahannya berikut sistem yang diterapkan," kata Harun kepada Kompas.com, Selasa (20/2/2018).

Karena itu, mudah dipahami jika Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan nada keras meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa.

"Iya ini perlu dipidana," ujar Bambang.

Selain itu, dia juga meminta Komisi V untuk memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna mempertanggungjawabkannya di hadapan publik.

Baca juga : Ketua DPR: Kontraktor Penyebab Kecelakaan Kerja Perlu Dipidana

Setelah kejadian merosotnya bekisting pier head kemarin, Basuki yang awalnya tengah berada di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menerima penghargaan Herman Johannes Award Tahun 2018 Bidang Infrastruktur langsung terbang ke Jakarta.

Ia memimpin rapat evaluasi yang diikuti oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Rapat tersebut juga diikuti oleh pimpinan badan usaha jalan tol (BUJT), seperti Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, Dirut PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto, perwakilan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta Dirut PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq.

Kedatangan Choliq nyaris luput dari sorotan awak media. Ketika awak media sibuk mengejar Menteri Rini yang terus berjalan ke lantai dua Gedung Utama Kementerian PUPR, Choliq datang diam-diam.

Baca juga : Drama di Jalan Pattimura

Dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru, ia nampak berjalan agak lambat awalnya. Pantauan Kompas.com, ketika awak media telah rampung mengejar Rini dan berbalik badan, barulah Choliq berjalan sedikit cepat menapaki tangga menuju lantai dua.

Rapat berjalan tertutup selama kurang lebih 30 menit. Tak tampak Choliq ikut turun beserta rombongan lain pada mulanya. Pun ketika rombongan bergerak pada salah satu sudut lobi Gedung Utama untuk memberikan pernyataan kepada awak media.

Beruntung, kami, Kompas.com dan Kompas TV yang saat itu berada pada barisan paling belakang awak media, bisa menemukan sosok Coliq yang tengah berjalan pelan menuruni tangga.

"Pak mohon tanggapannya terkait kecelakaan kerja semalam," tanya salah satu dari kami.

Lagi-lagi, pertanyaan yang kami ajukan tak digubris. Jebolan Institut Teknologi 10 November Surabaya yang dikenal ramah kepada awak media itu memilih menghindar.

Bahkan, ia sempat menghalau mikrofon yang disodorkan jurnalis Kompas TV, untuk kemudian bergegas melalui pintu utama menuju mobil dinasnya.

Evaluasi Direksi

Pemerintah bukannya tak bereaksi dan acuh terhadap serentetan kecelakaan kerja yang terjadi.

baru-baru ini, Menteri Rini memastikan bakal mengevaluasi direksi Waskita Karya bila ditemukan adanya kesalahan dalam kasus kecelakaan kerja yang menjadi sorotan publik tersebut.

Seiring Kementerian PUPR yang menunjuk Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sebagai konsultan independen untuk mengevaluasi sistem kerja proyek infrastruktur.

Terutama, proyek yang dirancang dengan struktur layang atau elevated. Pekerjaan proyek pun dihentikan sementara waktu (moratorium).

"Dan kami pasti kalau memang ada kesalahan human error, kami pasti akan berikan sanksi," kata Rini.

Baca juga : Proyek-proyek Infrastruktur yang Dibekukan Sementara Mulai Hari Ini

Untuk diketahui, di dalam jajaran Direksi Waskita terdapat sejumlah nama beken dalam dunia konstruksi seperti Bambang Rianto yang kini menjabat Direktur Operasi III Waskita Karya.

Lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PP Urban.

Selain itu ada pula Tunggul Rajagukguk yang merupakan alumnus Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Waskita, ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset dan Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Tiga direksi lainnnya yaitu Agus Sugiono, Adi Wibowo, Nyowman Wirya Adnyana, sebelumnya telah cukup lama berkarir di Waskita dan menempati sejumlah posisi strategis pada perusahaan tersebut.

Baca juga : Kecelakaan Tol Becakayu, Pemerintah Evaluasi Pekerjaan Malam Hari

Adapun pada jajaran komisaris, tak sedikit nama-nama populer bertengger. Ada Badrodin Haiti yang menjadi Presiden Komisaris setelah sebelumnya menjabat Kapolri.

Ada juga nama Victor S Sirait yang sebelumnya menjadi anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Selain itu ada pula nama M Aqil Irham yang pernah menjabat sebagai Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Bandar Lampung.

Tiga komisaris lainnya berasal dari unsur pemerintahan, seperti Arif Baharudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, R Agus Sartono yang juga menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terakhir, ada Danis H Sumadilaga yang menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR.

Boomerang

Menurut Harun, dengan jajaran direksi dan komisaris yang mentereng demikian, tak seharusnya kecelakaan kerja terjadi. Apa pun alasannya. Karena mereka yang duduk di top level management merupakan orang-orang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya.

Karena itu, Harun menganalisa, serentetan kasus kecelakaan kerja bisa terjadi karena  pemerintah tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada Waskita lantaran khawatir bila hal tersebut justru akan menyerang balik (boomerang) mereka.

Sejauh ini, pemerintah baru sebatas menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada Waskita.

"Kalau diungkap ya jadi boomerang buat pihak pengguna lagi. Tapi, harusnya pemerintah yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan kerja itu," kata Harun.

Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi

Sebagai pemilik proyek infrastruktur, Harun menuturkan, paling tidak pemerintah akan menempatkan orangnya untuk mengawasi jalannya sebuah proyek, serta memastikan kualitas bahan baku yang digunakan telah sesuai standar.

Harun mencontohkan, bila ditemukan sebuah material yang salah di dalam pembangunan proyek infrastruktur, harus dipesan ulang. Namun setelah dipesan, materialnya tidak memenuhi persyaratan.

"Nah yang membolehkan dan tidak membolehkan siapa? Kan pengawas. Pengawas ini ada juga wakil dari pemilik. Jadi kalau diurut-urut ya boomerang," sebut dia.

Selain itu, Harun menengarai beban yang diemban Waskita terlalu berat. Kompleksitas kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Tenaga konstruksi yang dipekerjakan Waskita, kata Harun, bisa jadi bukan mereka yang memiliki kualifikasi ahli atau minimal memiliki keterampilan khusus. 

"Jadinya, ya begitu. Beban berat, SDM berkualitas kurang, dan pengawasan minim. Ya wajar kalau kecelakaan terus terjadi," kata Harun.

Baca juga : Ini Dampak Penghentian Sementara Proyek Infrastruktur

Meski demikian, Menteri Basuki berjanji, akan menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Waskita atas kasus terbaru yang terjadi.

"Pasti ya lebih dari teguran," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Berupa apa sanksinya? Kita tunggu saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.