Kompas.com - 21/02/2018, 22:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada apa dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk? Pertanyaan balik tersebut dilontarkan saat Kompas.com meminta pendapat sejumlah kalangan terkait maraknya kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang dilaksanakan perusahaan pelat merah itu.

Setidaknya ada tujuh kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek infrastruktur yang digarap Waskita dalam tujuh bulan terakhir. Ini pun menjadi rekor bagi BUMN dengan bos M Choliq itu.

Teranyar yaitu ambruknya salah satu bekisting pier head pada proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang dirancang sepanjang 11 kilometer pada Selasa (20/2/2018).

Baca juga : Waskita Catat Rekor Tujuh Kecelakaan Kerja dalam Tujuh Bulan

Pertanyaan balik tersebut salah satunya muncul dari Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis.

"Kok bisa kecelakaan kerja berulang dalam interval waktu berdekatan? Ke mana pengawasnya selama ini? Ada apa dengan Waskita? Bagaimana manajemen proyeknya? Ke mana Dirjen Bina Konstruksi," tanya Harun.

Keheranan serupa juga dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi V Farry Djemi Francis, dan juga kalangan akademisi yang terkait teknik sipil lainnya.

Padahal, Waskita Karya merupakan penyedia jasa konstruksi yang didukung penuh oleh pemerintah.

Bukan saja karena penunjukan langsung untuk melaksanakan tugas membangun Proyek Strategis Nasional (PNS) sektor infrastruktur, juga pendanaannya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), maupun lembaga keuangan lainnya.

Untuk diketahui, sambung Harun, Waskita mendapat penugasan membangun 700 kilometer jalan tol, dengan 95 persen di antaranya masuk kategori greenfield (baru).

Baca juga : Kejar Tayang, Nyawa Melayang

Menurut Harun, kecelakaan kerja sebuah proyek infrastruktur tak sekadar disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau mesin sebagai active factor  pada garda depan (front liners).

"Bisa jadi passive factor, yang dalam hal ini pihak manajemen total (penyedia) jasa konstruksi adalah akar permasalahannya berikut sistem yang diterapkan," kata Harun kepada Kompas.com, Selasa (20/2/2018).

Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.MAULANA MAHARDHIKA Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.
Karena itu, mudah dipahami jika Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan nada keras meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa.

"Iya ini perlu dipidana," ujar Bambang.

Selain itu, dia juga meminta Komisi V untuk memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna mempertanggungjawabkannya di hadapan publik.

Baca juga : Ketua DPR: Kontraktor Penyebab Kecelakaan Kerja Perlu Dipidana

Setelah kejadian merosotnya bekisting pier head kemarin, Basuki yang awalnya tengah berada di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menerima penghargaan Herman Johannes Award Tahun 2018 Bidang Infrastruktur langsung terbang ke Jakarta.

Ia memimpin rapat evaluasi yang diikuti oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Rapat tersebut juga diikuti oleh pimpinan badan usaha jalan tol (BUJT), seperti Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, Dirut PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto, perwakilan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta Dirut PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq.

Alat berat proyek double double track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, yang ambruk dan menewaskan empat pekerjanya masih berada di lokasi kecelakaan, Minggu (4/2/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Alat berat proyek double double track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, yang ambruk dan menewaskan empat pekerjanya masih berada di lokasi kecelakaan, Minggu (4/2/2018).
Kedatangan Choliq nyaris luput dari sorotan awak media. Ketika awak media sibuk mengejar Menteri Rini yang terus berjalan ke lantai dua Gedung Utama Kementerian PUPR, Choliq datang diam-diam.

Baca juga : Drama di Jalan Pattimura

Dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru, ia nampak berjalan agak lambat awalnya. Pantauan Kompas.com, ketika awak media telah rampung mengejar Rini dan berbalik badan, barulah Choliq berjalan sedikit cepat menapaki tangga menuju lantai dua.

Rapat berjalan tertutup selama kurang lebih 30 menit. Tak tampak Choliq ikut turun beserta rombongan lain pada mulanya. Pun ketika rombongan bergerak pada salah satu sudut lobi Gedung Utama untuk memberikan pernyataan kepada awak media.

Beruntung, kami, Kompas.com dan Kompas TV yang saat itu berada pada barisan paling belakang awak media, bisa menemukan sosok Coliq yang tengah berjalan pelan menuruni tangga.

"Pak mohon tanggapannya terkait kecelakaan kerja semalam," tanya salah satu dari kami.

Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.GARRY ANDREW LOTULUNG Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.
Lagi-lagi, pertanyaan yang kami ajukan tak digubris. Jebolan Institut Teknologi 10 November Surabaya yang dikenal ramah kepada awak media itu memilih menghindar.

Bahkan, ia sempat menghalau mikrofon yang disodorkan jurnalis Kompas TV, untuk kemudian bergegas melalui pintu utama menuju mobil dinasnya.

Evaluasi Direksi

Pemerintah bukannya tak bereaksi dan acuh terhadap serentetan kecelakaan kerja yang terjadi.

baru-baru ini, Menteri Rini memastikan bakal mengevaluasi direksi Waskita Karya bila ditemukan adanya kesalahan dalam kasus kecelakaan kerja yang menjadi sorotan publik tersebut.

Seiring Kementerian PUPR yang menunjuk Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sebagai konsultan independen untuk mengevaluasi sistem kerja proyek infrastruktur.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat keja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di jakarta, Senin (19/1/2015). Rapat membahas laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN.

Kompas/Iwan Setiyawan (SET)
19-01-2015

DIMUAT 20/3/15 HAL 1 WEB *** Local Caption *** Menteri BUMN di DPR - Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat keja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di jakarta, Senin (19/1). Rapat membaha laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN.

Kompas/Iwan Setiyawan (SET)
19-01-2015KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat keja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di jakarta, Senin (19/1/2015). Rapat membahas laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 19-01-2015 DIMUAT 20/3/15 HAL 1 WEB *** Local Caption *** Menteri BUMN di DPR - Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat keja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di jakarta, Senin (19/1). Rapat membaha laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 19-01-2015
Terutama, proyek yang dirancang dengan struktur layang atau elevated. Pekerjaan proyek pun dihentikan sementara waktu (moratorium).

"Dan kami pasti kalau memang ada kesalahan human error, kami pasti akan berikan sanksi," kata Rini.

Baca juga : Proyek-proyek Infrastruktur yang Dibekukan Sementara Mulai Hari Ini

Untuk diketahui, di dalam jajaran Direksi Waskita terdapat sejumlah nama beken dalam dunia konstruksi seperti Bambang Rianto yang kini menjabat Direktur Operasi III Waskita Karya.

Lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PP Urban.

Selain itu ada pula Tunggul Rajagukguk yang merupakan alumnus Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Waskita, ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset dan Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-ProbolinggoKOMPAS.com/Moh.Anas Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-Probolinggo
Tiga direksi lainnnya yaitu Agus Sugiono, Adi Wibowo, Nyowman Wirya Adnyana, sebelumnya telah cukup lama berkarir di Waskita dan menempati sejumlah posisi strategis pada perusahaan tersebut.

Baca juga : Kecelakaan Tol Becakayu, Pemerintah Evaluasi Pekerjaan Malam Hari

Adapun pada jajaran komisaris, tak sedikit nama-nama populer bertengger. Ada Badrodin Haiti yang menjadi Presiden Komisaris setelah sebelumnya menjabat Kapolri.

Ada juga nama Victor S Sirait yang sebelumnya menjadi anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Selain itu ada pula nama M Aqil Irham yang pernah menjabat sebagai Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Bandar Lampung.

Tiga komisaris lainnya berasal dari unsur pemerintahan, seperti Arif Baharudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, R Agus Sartono yang juga menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terakhir, ada Danis H Sumadilaga yang menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR.

Boomerang

Menurut Harun, dengan jajaran direksi dan komisaris yang mentereng demikian, tak seharusnya kecelakaan kerja terjadi. Apa pun alasannya. Karena mereka yang duduk di top level management merupakan orang-orang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya.

Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.
Karena itu, Harun menganalisa, serentetan kasus kecelakaan kerja bisa terjadi karena  pemerintah tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada Waskita lantaran khawatir bila hal tersebut justru akan menyerang balik (boomerang) mereka.

Sejauh ini, pemerintah baru sebatas menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada Waskita.

"Kalau diungkap ya jadi boomerang buat pihak pengguna lagi. Tapi, harusnya pemerintah yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan kerja itu," kata Harun.

Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi

Sebagai pemilik proyek infrastruktur, Harun menuturkan, paling tidak pemerintah akan menempatkan orangnya untuk mengawasi jalannya sebuah proyek, serta memastikan kualitas bahan baku yang digunakan telah sesuai standar.

Harun mencontohkan, bila ditemukan sebuah material yang salah di dalam pembangunan proyek infrastruktur, harus dipesan ulang. Namun setelah dipesan, materialnya tidak memenuhi persyaratan.

"Nah yang membolehkan dan tidak membolehkan siapa? Kan pengawas. Pengawas ini ada juga wakil dari pemilik. Jadi kalau diurut-urut ya boomerang," sebut dia.

Puing-puing beton sisa reruntuhan tembok Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta dibersihkan dari badan jalan, Kamis (8/2/2018).Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Puing-puing beton sisa reruntuhan tembok Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta dibersihkan dari badan jalan, Kamis (8/2/2018).
Selain itu, Harun menengarai beban yang diemban Waskita terlalu berat. Kompleksitas kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Tenaga konstruksi yang dipekerjakan Waskita, kata Harun, bisa jadi bukan mereka yang memiliki kualifikasi ahli atau minimal memiliki keterampilan khusus. 

"Jadinya, ya begitu. Beban berat, SDM berkualitas kurang, dan pengawasan minim. Ya wajar kalau kecelakaan terus terjadi," kata Harun.

Baca juga : Ini Dampak Penghentian Sementara Proyek Infrastruktur

Meski demikian, Menteri Basuki berjanji, akan menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Waskita atas kasus terbaru yang terjadi.

"Pasti ya lebih dari teguran," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Berupa apa sanksinya? Kita tunggu saja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.