Kompas.com - 21/02/2018, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - "Biaya membengkak. Selain itu, waktu penyelesaian juga molor banyak".

Demikian Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis menjawab Kompas.com, terkait moratorium seluruh proyek infrastruktur, terutama yang didesain dengan struktur layang (elevated), Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Proyek-proyek Infrastruktur yang Dibekukan Sementara Mulai Hari Ini

Harun menganalisa, kesalahan pemerintah yang mendasar adalah menumpukan pekerjaan infrastruktur strategis berdasarkan penunjukan. Jelas, ini mematikan iklim kompetisi yang adil dalam industri jasa konstruksi. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan kontraktor terbanyak yang mendapat beban daftar proyek percepatan infrastruktur pemerintah.

Melalui PT Waskita Toll Road, kontraktor pelat merah ini memiliki 700 kilometer proyek infrastruktur jalan tol. Dari total panjang ini, 95 persen di antaranya merupakan kategori green field atau baru.

Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.MAULANA MAHARDHIKA Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.
Waskita juga mendapat dukungan penuh pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN), dan lembaga keuangan pemerintah.

"Ini nggak fair. Perlu keterbukaan, termasuk lelang proyek. Bukan bagi-bagi macam arisan dan penunjukkan seperti ini," sebut Harun.

Baca juga : Drama di Jalan Pattimura

Alhasil, kata dia, banyak terjadi kecelakaan karena Waskita abai menerapkan manajemen proyek profesional. Karena merasa sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai end user.

Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi

Waskita seharusnya melakukan opname total pada semua level manajemennya, termasuk manajemen pengawasan yang tidak bekerja prima. 

"Mereka mungkin kelebihan beban tapi kekurangan sumber daya manusia (SDM)," sebut dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.