Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dampak Penghentian Sementara Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 21/02/2018, 15:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Biaya membengkak. Selain itu, waktu penyelesaian juga molor banyak".

Demikian Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis menjawab Kompas.com, terkait moratorium seluruh proyek infrastruktur, terutama yang didesain dengan struktur layang (elevated), Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Proyek-proyek Infrastruktur yang Dibekukan Sementara Mulai Hari Ini

Harun menganalisa, kesalahan pemerintah yang mendasar adalah menumpukan pekerjaan infrastruktur strategis berdasarkan penunjukan. Jelas, ini mematikan iklim kompetisi yang adil dalam industri jasa konstruksi. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan kontraktor terbanyak yang mendapat beban daftar proyek percepatan infrastruktur pemerintah.

Melalui PT Waskita Toll Road, kontraktor pelat merah ini memiliki 700 kilometer proyek infrastruktur jalan tol. Dari total panjang ini, 95 persen di antaranya merupakan kategori green field atau baru.

Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.MAULANA MAHARDHIKA Petugas dari kepolisian mengecek kondisi pasca robohnya cetakan beton tiang pancang proyek Jalan Tol Becakayu, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/02/2018). Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB saat pekerja sedang melakukan pengecoran. Terdapat tujuh korban yang dilarikan ke Rumah Sakit UKI dan Polri.
Waskita juga mendapat dukungan penuh pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN), dan lembaga keuangan pemerintah.

"Ini nggak fair. Perlu keterbukaan, termasuk lelang proyek. Bukan bagi-bagi macam arisan dan penunjukkan seperti ini," sebut Harun.

Baca juga : Drama di Jalan Pattimura

Alhasil, kata dia, banyak terjadi kecelakaan karena Waskita abai menerapkan manajemen proyek profesional. Karena merasa sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai end user.

Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi

Waskita seharusnya melakukan opname total pada semua level manajemennya, termasuk manajemen pengawasan yang tidak bekerja prima. 

"Mereka mungkin kelebihan beban tapi kekurangan sumber daya manusia (SDM)," sebut dia.

Proyek jalan tol Depok - Antasari (Desari) di Depok, Jawa Barat, , Sabtu (1/11/2017). Tol ini diharapkan mampu mengurai kepadatan di Tol Jagorawi serta jalur utama TB Simatupang dan Lenteng Agung. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
KRISTIANTO PURNOMO Proyek jalan tol Depok - Antasari (Desari) di Depok, Jawa Barat, , Sabtu (1/11/2017). Tol ini diharapkan mampu mengurai kepadatan di Tol Jagorawi serta jalur utama TB Simatupang dan Lenteng Agung. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Berikut sebagian proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Waskita:

1. Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sepanjang 11 kilometer dengan nilai investasi Rp 13 triliun.

2. Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 kilometer dengan nilai investasi Rp 7,7 triliun.

3. Tol Depok-Antasari (Desari) sepanjang 22,8 kilometer dengan nilai investasi Rp 3,9 triliun.

4. Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 25,4 kilometer dengan nilai investasi Rp 7 triliun.

5. Tol Pemalang-Batang sepanjang 39,2 kilometer dengan nilai investasi Rp 6 triliun.

6. Tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,3 kilometer dengan nilai investasi Rp 3,9 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Berita
Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau