Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2018, 22:51 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Untuk diketahui, di dalam jajaran Direksi Waskita terdapat sejumlah nama beken dalam dunia konstruksi seperti Bambang Rianto yang kini menjabat Direktur Operasi III Waskita Karya.

Lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PP Urban.

Selain itu ada pula Tunggul Rajagukguk yang merupakan alumnus Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Waskita, ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset dan Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Tiga direksi lainnnya yaitu Agus Sugiono, Adi Wibowo, Nyowman Wirya Adnyana, sebelumnya telah cukup lama berkarir di Waskita dan menempati sejumlah posisi strategis pada perusahaan tersebut.

Baca juga : Kecelakaan Tol Becakayu, Pemerintah Evaluasi Pekerjaan Malam Hari

Adapun pada jajaran komisaris, tak sedikit nama-nama populer bertengger. Ada Badrodin Haiti yang menjadi Presiden Komisaris setelah sebelumnya menjabat Kapolri.

Ada juga nama Victor S Sirait yang sebelumnya menjadi anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Selain itu ada pula nama M Aqil Irham yang pernah menjabat sebagai Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Bandar Lampung.

Tiga komisaris lainnya berasal dari unsur pemerintahan, seperti Arif Baharudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, R Agus Sartono yang juga menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terakhir, ada Danis H Sumadilaga yang menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR.

Boomerang

Menurut Harun, dengan jajaran direksi dan komisaris yang mentereng demikian, tak seharusnya kecelakaan kerja terjadi. Apa pun alasannya. Karena mereka yang duduk di top level management merupakan orang-orang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya.

Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.
Karena itu, Harun menganalisa, serentetan kasus kecelakaan kerja bisa terjadi karena  pemerintah tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada Waskita lantaran khawatir bila hal tersebut justru akan menyerang balik (boomerang) mereka.

Sejauh ini, pemerintah baru sebatas menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada Waskita.

"Kalau diungkap ya jadi boomerang buat pihak pengguna lagi. Tapi, harusnya pemerintah yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan kerja itu," kata Harun.

Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi

Sebagai pemilik proyek infrastruktur, Harun menuturkan, paling tidak pemerintah akan menempatkan orangnya untuk mengawasi jalannya sebuah proyek, serta memastikan kualitas bahan baku yang digunakan telah sesuai standar.

Harun mencontohkan, bila ditemukan sebuah material yang salah di dalam pembangunan proyek infrastruktur, harus dipesan ulang. Namun setelah dipesan, materialnya tidak memenuhi persyaratan.

"Nah yang membolehkan dan tidak membolehkan siapa? Kan pengawas. Pengawas ini ada juga wakil dari pemilik. Jadi kalau diurut-urut ya boomerang," sebut dia.

Puing-puing beton sisa reruntuhan tembok Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta dibersihkan dari badan jalan, Kamis (8/2/2018).Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Puing-puing beton sisa reruntuhan tembok Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta dibersihkan dari badan jalan, Kamis (8/2/2018).
Selain itu, Harun menengarai beban yang diemban Waskita terlalu berat. Kompleksitas kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Tenaga konstruksi yang dipekerjakan Waskita, kata Harun, bisa jadi bukan mereka yang memiliki kualifikasi ahli atau minimal memiliki keterampilan khusus. 

"Jadinya, ya begitu. Beban berat, SDM berkualitas kurang, dan pengawasan minim. Ya wajar kalau kecelakaan terus terjadi," kata Harun.

Baca juga : Ini Dampak Penghentian Sementara Proyek Infrastruktur

Meski demikian, Menteri Basuki berjanji, akan menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Waskita atas kasus terbaru yang terjadi.

"Pasti ya lebih dari teguran," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Berupa apa sanksinya? Kita tunggu saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com