Israel Mulai Tergerak Investasi Infrastruktur Besar-besaran

YERUSALEM, KompasProperti - Israel mulai menyadari kurangnya infrastruktur dibandingkan dengan kebanyakan negara maju.

Kesadaran lain juga muncul seiring potensi kenaikan pengeluaran sehingga Israel berniat menawarkan pembangunan infrastruktur kepada sektor swasta sebagai peluang baru.

Pemerintah pun mengumumkan pembentukan sebuah komite yang akan mengeluarkan rekomendasi mengenai belanja infrastruktur pada Desember mendatang.

Sebelumnya, salah lembaga ekonomi negara menghubungkan produktivitas kerja rendah dengan kesenjangan modal infrastruktur.

"Kami fokus pada apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Kami menyarankan ini saatnya pemerintah menginvestasikan modal transportasi, transportasi umum, jalan raya, terutama kereta api, bus, rute bus, dan lain-lain," ujar Kepala Institut Kebijakan Ekonomi Aaron Zvi Eckstein, yang menerbitkan penelitian tentang produktivitas.

Komite pemerintah mengikuti keputusan untuk memperbaiki transportasi umum di wilayah metropolitan negara tersebut.

Mantan Wakil Gubernur Bank Israel, Eckstein, mengatakan transportasi, termasuk jalan dan kereta api, umumnya menyumbang 70 persen investasi infrastruktur di negara maju.

"Untuk menutup kesenjangan infrastruktur dengan Amerika Serikat dan Eropa, Israel harus melipatgandakan tingkat belanja infrastruktur saat ini dari 1,8 persen menjadi mendekati 4 persen selama 15 tahun ke depan," kata Eckstein.

Itu bukan pemikiran aneh, imbuh dia, mengingat misalnya tingkat pengeluaran AS yang mencapai sekitar 3 persen.

Kekurangan belanja infrastruktur ini dinilai sebanyak 132 miliar-169 miliar dollar AS (Rp 1.760 triliun-Rp 2.253 triliun).

Kerja sama swasta

Hubungan dengan produktivitas sudah jelas. Menurut Eckstein, bagi AS, ada banyak penelitian dari para ekonom akademis yang menunjukkan bahwa dampak investasi antarnegara besar pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an merupakan salah sumber utama pertumbuhan yang sangat besar.

Studi ini merekomendasikan kemitraan publik-swasta, yakni public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Selain itu, ada pula skema build-operate-transfer (BOTs), untuk mencapai jumlah investasi infrastruktur yang dibutuhkan.

Namun Eckstein juga mengatakan, mengingat suku bunga rendah saat ini, investasi publik saja tidak menjadi pertanyaan.