JAKARTA, KompasProperti - Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menampik alasan pemerintah yang menyebut pengembang tak mampu memasok kebutuhan rumah sesuai target yang ditetapkan.
Dengan alasan itu, pemerintah pun akhirnya merevisi target pembangunan rumah dari 345.000 unit menjadi 279.000 unit pada Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.
Menurut Eddy, rendahnya kemampuan konsumen di daerah dalam membeli rumah, yang menyebabkan pasokan tak capai target.
Baca: Salah Prediksi, Pemerintah Turunkan Target Sejuta Rumah
"Jadi jangan salahkan pengembang. Ini kesannya cuci tangan. Sekarang pasarnya ada enggak?" tegas Eddy kepada KompasProperti, Rabu (26/7/2017).
Saat ini, ia menjelaskan, pasar terbesar sektor properti di Tanah Air berasal dari pembelian rumah subsidi.
Namun, pemerintah justru memangkas anggaran subsidi yang disalurkan melalui mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP), yaitu dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.
Meski ada mekanisme pembiayaan lain bagi rumah subsidi, yaitu dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB), tidak banyak bank yang mampu menyalurkan hal tersebut.
"(Kalau SSB) berarti bank harus menanggung 100 persen beban akad kredit. Kalau dengan FLPP hanya 10 persen," kata dia.
Selain itu, Eddy juga mempertanyakan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah daerah dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.