Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Menilai Pemerintah Terlalu Ambisius Patok Target Sejuta Rumah

Kompas.com - 26/07/2017, 15:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah dinilai terlalu ambisius menetapkan target Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah pada tahun 2017. Akibatnya, realisasi pembangunan tak kunjung terwujud.

Pemerintah pun mengakui salah prediksi dan kemudian merevisi target tersebut menjadi hanya 279.000 unit dari sebelumnya 345.000 unit.

Baca: Salah Prediksi, Pemerintah Turunkan Target Sjeuta Rumah

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro berpendapat, koreksi target tersebut menunjukkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sibuk membangun pencitraan.

"Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 345.000 unit, tapi kemudian diturunkan menjadi 279.000 unit. Berarti kan ada 66.000 unit yang tidak terealisasi tahun ini," kata Nizar dalam pesan singkat kepada KompasProperti, Rabu (26/7/2017).

Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan kinerja Kementerian PUPR untuk sektor perumahan. Menurut dia, kementerian yang dikomandoi Basuki Hadimuljono itu harus menetapkan target yang terukur dan realistis.

"Kalau sekarang targetnya diturunkan berarti kan Kementerian PUPR inkonsisten. Terkesan hanya janji-janji, dan membangun citra juga agar kinerjanya terlihat baik di mata Presiden," kata dia.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti sebelumnya menyebut, target pembangunan rumah dalam Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah lebih realistis setelah direvisi.

Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemetaan di berbagai provinsi, dengan mempertimbangkan kemampuan pengembang dalam memasok rumah.

"Tahun ini target 279.000 unit. Angka penyesuaian itu keluar setelah kami melakukan pemetaan di provinsi-provinsi," ujar Lana usai rapat kerja di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ketika pemetaan, para pengembang mengaku kepada Lana, kerap menemui kesulitan dalam membangun rumah karena rumitnya perizinan. Selain itu, kebutuhan pasar di daerah juga masih minim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com