Tanggapan Kementerian LHK soal Lahan Warga yang Masuk Kawasan Hutan di Bendungan Manikin

Kompas.com - 19/03/2021, 07:00 WIB
Warga Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga saat ini belum mendapatkan biaya ganti rugi pembangunan Bendungan Manikin. Sigiranus Marutho Bere/Kompas.comWarga Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga saat ini belum mendapatkan biaya ganti rugi pembangunan Bendungan Manikin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Moech Firman Fahada menanggapi tudingan warga soal wilayah Desa Kuaklalo yang diklaim sepihak dan masuk kawasan hutan.

Wilayah tersebut terkait dalam pembangunan Bendungan Manikin di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Menurut Firman, kawasan hutan di NTT termasuk Desa Kuaklalo, sudah diregistrasi sejak zaman Belanda yakni tahun 1936 sampai tahun 1939.

Untuk sebagian Desa Kuaklalo dan sejumlah desa tetangga lainnya yang akan dijadikan lokasi pembanguan Bendungan Manikin, masuk dalam kawasan Hutan Sisimenisanam.

Baca juga: Ganti Rugi Proyek Bendungan Manikin Belum Dibayar, Warga Kupang: Pak Jokowi Tolong Kami!

Firman menjelaskan, pada tahun 1979 sampai 1981, Gubernur NTT saat itu menunjuk tata batas kawasan hutan dan disahkan tahun 1982.

"Ketua panitia tata batas saat itu Bupati Kupang," kata Firman kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Kamis (18/3/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pada tahun 1983 mulai diterbitkan tata guna hutan kesepakatan atau TGHT dan tidak ada perubahan.

Selanjutnya, tahun 2016 karena adanya rencana pembangunan bendungan, maka pemerintah daerah mengusulkan agar lokasi bendungan keluar dari kawasan hutan.

"Sehingga keluarlah surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 357. Itulah yang akan kami pasangi tapal batasnya dan akan kami tata batasnya," ujar dia.

Pihaknya sudah dua kali menggelar sosialisasi tentang hal itu pada Bulan Desember 2020 di kantor Kecamatan Taebenu dan Bulan Maret 2021 pekan lalu di Desa Bokong.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X