Arsitek Wajib Mengabdi untuk Kepentingan Sosial Tanpa Fee

Kompas.com - 25/02/2021, 20:00 WIB
UU Arsitek diprioritaskan dan disahkan segera karena nantinya juga akan mengatur invasi arsitek asing di Indonesia. www.shutterstock.comUU Arsitek diprioritaskan dan disahkan segera karena nantinya juga akan mengatur invasi arsitek asing di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP ini menjelaskan, setiap arsitek di Indonesia memiliki tugas untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

"Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek," bunyi Pasal 74 PP yang dikutip Kompas.com, dari laman jdih.setkab.go.id, Kamis (25/02/2021).

Baca juga: Arsitek Wajib Punya STRA, Ini Cara Daftarnya

Selanjut dikatakan juga bahwa arsitek wajib memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.

Kepentingan sosial tang dimaksud meliputi:

1. Penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;

2. Penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;

3. Usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;

4. Memberikan informasi diseminasi terkait keprofesian arsitek dan peran arsitek di masyarakat.

5. Turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.

Baca juga: Arsitek Asing Diizinkan Buka Praktik di Indonesia, Simak Syaratnya...

Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh arsitek sebagaimana dimaksud, arsitek yang memiliki lisensi dapat berperan sebagai arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses persetujuan bangunan gedung (PBG).

Mekanisme mendapatkan informasi arsitek yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Diketahui, PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 2 Februari 2021 dan diteken oleh Presiden Jokowi di Jakarta.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X