Kompas.com - 29/01/2021, 08:00 WIB
Ilustrasi Pulau Kelor Shutterstock/ThrithotIlustrasi Pulau Kelor

"Saya pikir ini akan menjadi fokus kita pertama bagaimana menangani pertumbuhan wisatawan dan masalah limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik," imbuh dia.

Untuk diketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima Bali Baru dengan status 'super prioritas' yang ditetapkan oleh Pemerintah pada 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk memaksimalkan pengembangan KSPN Labuan Bajo, pemerintah membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) pada 2019, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018.

Tugas badan ini adalah sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.

"Kami badan otorita itu diamanahkan lahan kelola seluas 400 hektar. Dan semua yang dibangun di kawasan ini termasuk regulasi, izin pembangunan dan investasi itu ke badan otorita," tuntas Shana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.