Konektivitas, Kendala Utama "Bali Baru" KSPN Labuan Bajo

Menurutnya, semakin dikenalnya Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima Bali Baru di Indonesia justru membuat lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan.

"Konektivitas salah satunya masih menjadi masalah di kawasan ini, misalnya fasilitas jalan, shuttle bus, dan lain sebagainya," kata Shana dalam diskusi virtual bertajuk 'Labuan Bajo, New Bright Future Paradise', yang digelar Garuda Infrastructure, Kamis (28/01/221).

Shana menjelaskan selain konektivitas, masalah lainnya adalah minimnya manajemen pengunjung (visitor management) untuk mengatur dan mengelola wisatawan yang datang ke kawasan tersebut.

"Banyak orang yang datang ke sini sementara kita belum siap dengan visitor management yang rapi dalam konteks screening capacity dan segala macamnya," jelasnya.

Padahal, peran konektivitas dan visitor management sangat penting untuk mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo.

Kata dia, dengan adanya konektivitas, turis dapat dengan mudah dan nyaman menjangkau area dan spot-spot lokasi wisata yang tersebar di sejumlah titik di kawasan tersebut.

Sementara visitor management bisa membuat pengelolaan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, termasuk dari sisi jumlah wisatawan yang datang, dilakukan dengan baik.

Seiring pertumbuhan wisatawan di kawasan Labuan Bajo, otomatis juga akan berdampak pada banyaknya limbah dan sampah yang dihasilkan.

Karena itu, sangat penting dikelola agar kawasan pariwisata ini tidak tercemar dan menjadi sarang sampah dan limbah.

"Saya pikir ini akan menjadi fokus kita pertama bagaimana menangani pertumbuhan wisatawan dan masalah limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik," imbuh dia.

Untuk diketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima Bali Baru dengan status 'super prioritas' yang ditetapkan oleh Pemerintah pada 2019.

Untuk memaksimalkan pengembangan KSPN Labuan Bajo, pemerintah membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) pada 2019, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018.

Tugas badan ini adalah sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.

"Kami badan otorita itu diamanahkan lahan kelola seluas 400 hektar. Dan semua yang dibangun di kawasan ini termasuk regulasi, izin pembangunan dan investasi itu ke badan otorita," tuntas Shana.