Nelayan, Petani, dan Pedagang Bisa Akses KPR Mikro BTN dengan DP 1 Persen

BOGOR, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memiliki program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pekerja informal berbasis komunitas.

Stakeholder and Relationship Department Head Bank BTN Kabul Budi Setiawan mengatakan, program ini merupakan bagian dari kredit ritel.

“Kami punya KPR yang menyasar langsung MBR dan berbasis komunitas namanya KPR Mikro,” jelas Kabul pada pemarannya, di Bogor, Rabu (16/12/2020).

Kabul menjelaskan, KPR Mikro ini memberikan kemudahan bagi MBR atau anggota komunitas untuk membeli lahan atau rumah.

Selain itu, produk KPR Mikro bisa dimanfaatkan untuk membangun maupun renovasi rumah secara bertahap yang juga ditujukan bagi para pekerja informal.

Baca juga: Anggota Komunitas Berpenghasilan Rp 1,2 Juta Per Bulan, Masuk Kriteria Penerima Bantuan Rumah

Dalam fitur KPR Mikro, BTN memberikan maksimal kredit 75 juta, suku bunga flat 9 persen, uang muka atau down payment (DP) 1 persen, serta jangka waktu (tenor) selama 10 tahun.

Kabul mengungkapkan, potensi pasar untuk fasilitas KPR ini sebanyak 6,83 juta yang terdiri dari para pekerja informal seperti nelayan, petani, peternak, dan pedagang kecil.

Rinciannya, sebanyak 2,35 juta merupakan pedagang kecil. Sementara jumlah total pedagang kecil ada 22 juta orang yang belum memiliki rumah.

"Hal ini disebabkan karena penghasilan yang didapatkan secara harian dan fluktuatif," imbuh Kabul.

Kemudian, 0,30 juta nelayan. Padahal, jumlah total nelayan di Indonesia mencapai 2,80 juta orang yang belum memiliki rumah karena sumber penghasilan mereka tergantung musim.

Sama seperti nelayan, 1,38 juta dari total 12,97 juta peternak belum memiliki rumah karena tergantung musim panen dan pertimbangan kondisi cuaca.

Sementara itu, petani paling mendominasi pekerja informal dan MBR yang tidak memiliki rumah atau sebanyak 2,79 juta orang dari total 26,13 juta petani.

Selain KPR Mikro, BTN juga punya program KPR bersubsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau Subsidi Selisih Marjin (SSM).

Untuk skema FLPP, BTN memberikan suku bunga flat sebesar 5 persen, uang muka 1 persen, dan tenor 20 tahun.

Sedangkan untuk SSB maupun SSM, Perseroan memberikan suku bunga 5 persen fixed untuk 10 tahun dan floating tahun ke-11 dengan tenor 20 tahun.