Realisasi Belanja Modal Kementerian Pimpinan Basuki Lebih Tinggi ketimbang yang Disebut Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 28,2 triliun per Rabu (30/9/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi Oktober, Senin (19/10/2020).

"Masih didominasi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan infrastruktur," terang Sri Mulyani.

Namun, Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono justru mencatat, pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 telah terserap sebesar Rp 52,08 triliun per Minggu (4/10/2020).

Artinya, realisasinya justru telah mencapai 59,5 persen dari total pagu anggaran 2020 sebesar Rp 87,61 triliun dan progres fisik mencapai 60 persen.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, belanja gedung dan bangunan mengalami kontraksi sebesar 8,8 persen serta jalan, jaringan, dan irigasi merosot 24,8 persen.

Menurutnya, kontraksi tersebut terjadi karena dipicu kebijakan restrukturisasi proyek dalam rangka refocussing/realokasi penanganan Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski demikian, realisasi belanja tanah dan mesin masih tumbuh positif pada kisaran angka 25,7 persen untuk pembangunan dan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara.

Selain itu, capaian output Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bidang infrastruktur disumbang dari pembangunan jalan dan jembatan baru sepanjang 137,21 kilometer.

Kemudian, pembangunan jembatan sepanjang 3,77 kilometer, pembangunan 45 bendungan dengan rata-rata progres fisik sebesar 48,57 persen, pembangunan 5 pelabuhan, dan pembangunan jaringan irigasi dengan progres fisik sebesar 76,10 persen.

Baca juga: Hingga 4 Oktober, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 52,08 Triliun