Realisasi Belanja Modal Kementerian Pimpinan Basuki Lebih Tinggi ketimbang yang Disebut Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 28,2 triliun per Rabu (30/9/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi Oktober, Senin (19/10/2020).

"Masih didominasi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan infrastruktur," terang Sri Mulyani.

Namun, Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono justru mencatat, pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 telah terserap sebesar Rp 52,08 triliun per Minggu (4/10/2020).

Artinya, realisasinya justru telah mencapai 59,5 persen dari total pagu anggaran 2020 sebesar Rp 87,61 triliun dan progres fisik mencapai 60 persen.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, belanja gedung dan bangunan mengalami kontraksi sebesar 8,8 persen serta jalan, jaringan, dan irigasi merosot 24,8 persen.

Menurutnya, kontraksi tersebut terjadi karena dipicu kebijakan restrukturisasi proyek dalam rangka refocussing/realokasi penanganan Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski demikian, realisasi belanja tanah dan mesin masih tumbuh positif pada kisaran angka 25,7 persen untuk pembangunan dan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara.

Selain itu, capaian output Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bidang infrastruktur disumbang dari pembangunan jalan dan jembatan baru sepanjang 137,21 kilometer.

Kemudian, pembangunan jembatan sepanjang 3,77 kilometer, pembangunan 45 bendungan dengan rata-rata progres fisik sebesar 48,57 persen, pembangunan 5 pelabuhan, dan pembangunan jaringan irigasi dengan progres fisik sebesar 76,10 persen.

Baca juga: Hingga 4 Oktober, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 52,08 Triliun

Sementara itu, pembangunan rel kereta api sepanjang 113,1 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi dengan rata-rata progres fisik 52,28 persen.

Berikutnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) seluas 121.590 hektar, serta jaringan gas sebesar 86 persen dari target 127.864 sambungan rumah (SR) di 23 kabupaten/kota.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2020 telah terserap sebesar Rp 52,08 triliun per Minggu (4/10/2020).

Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun.

Selain itu, anggaran senilai Rp 1,36 triliun dialokasikan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer sebesar Rp 1 triliun dan pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp 200 milar.

Lalu, modular Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebanyak 4.700 unit senilai Rp 125,04 miliar dan Modular Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) sebanyak 250 unit senilai Rp 5,28 miliar.

Kemudian, pembelian karet petani di Provinsi Bengkulu senilai Rp 20 miliar, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD)sebanyak 33 unit senilai Rp 5 miliar, Big Gun Sprinkler sebanyak 250 unit atau senilai Rp 3,75 miliar, Tandon Air sebanyak 300 unit atau sebesar Rp 1,80 miliar, serta Biodigester sebanyak 500 unit atau sebanyak Rp 1,60 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk pembelian karet petani dikuncurkan sebesar Rp 100 miliar untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton dan pembelian Resin Ester sebesar 790,42 ton atau sebesar Rp 25 miliar.