Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPP

Kompas.com - 16/10/2020, 10:13 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempersiapkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Sebagaima diketahui, Pemerintah diminta untuk menyusun peraturan turunan usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU) Cipta Kerja.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, kelima RPP tersebut yaitu Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bank Tanah, Pemberian Hak atas Tanah, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta Kawasan dan Tanah Telantar.

"Terkait penyusunan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, kami harapkan masukan dari semua praktisi. Silakan berikan kepada kami, apabila tertarik terkait penyelenggaraan tata ruang," ucap Sofyan seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2020).

Sofyan melanjutkan, kehadiran UU Cipta Kerja ini akan memberikan kepastian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Dia mengklaim, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dinilai sudah bagus untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, waduk, dan bandara.

Baca juga: Kontroversi Bank Tanah dan Stimulus Fiskal yang Diharapkan

Namun, dalam pelaksanaannya, masih menghadapi kendala terutama soal konsinyasi oleh pihak pengadilan.

Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja mempertegas soal permasalahan tersebut.

Sementara bank tanah, imbuh Sofyan, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan sebagai land manager ( pengelola tanah).

Kewenangan ini akan membuat Kementerian ATR/BPN bisa mendapatkan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial serta Reforma Agraria.

UU Cipta Kerja  juga mengatur soal pemberian penguatan Hak Pengelolaan ( HPL). Selama ini,  Pemerintah Daerah (Pemda) hanya memberikan hak pakai dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan lebih produktif. 

"Oleh karena itu, dalam UUCK dikenalkan HPL. Jadi, jika Pemda punya tanah, maka akan diberikan HPL dan di atasnya diberikan hak yang lain. Dengan begitu, tanah bisa lebih bermanfaat, lebih efisien, serta berdaya guna," pungkas Sofyan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X