UU Cipta Kerja Sebut Akta Pemisahan Apartemen Disahkan Bupati/Wali Kota

Kompas.com - 06/10/2020, 17:10 WIB
Ilustrasi apartemen
buzzbuzzhome.comIlustrasi apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR telah mengetok palu pengesahan omnibus law  RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU), Senin (5/10/2020).

Ketok palu tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin setelah mendapatkan persetujuan dari peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

Isi RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal.

Khusus untuk pembangunan rumah susun atau apartemen, Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan dalam Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun.

Perubahan ini tertuang dalam Pasal 51 UU Cipta Kerja

Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuan rumah susun ( sarusun), bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 26 ayat 1 menyebutkan pemisahan rusun sebagaimana telah disebutkan wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.

Lalu, Pasal 26 ayat 2 dijelaskan, "Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), Sertifikat Hak Milik ( SHM) atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli". 

Namun, ketentuan tersebut dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X