Pemerintah Tetap Optimistis Jalan Tol Trans-Sumatera Tuntas 2024

"Sementara untuk sertifikasinya, disesuaikan dengan lahan yang sudah dibebaskan per hamparan/per desa. Kami menargetkan, batas penyelesaian penyertifikatan pada Oktober 2020," tutur Arie.

Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menurunkan task force-nya yang fokus mempercepat pengadaan lahan.

Gugus tugas ini dibentuk untuk mengurai hambatan-hambatan yang terjadi di kementerian/lembaga terkait pengadaan lahan.

"Mereka fokus pada debottlenaking dan juga penyelesaian isu lintas kementerian/lembaga," imbuh Danang.

Nantinya urusan pembebasan lahan jalan tol PSN termasuk JTTS akan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Urusan pembebasan lahan tol secara terpusat ini dilakukan agar semua pihak melakukan refleksi karena akan ada banyak perubahan substansial.

Selain itu, penting pula penyederhanaan aturan yang dirasa tidak perlu. 

Pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh koordinator daerah yang mencakup Pengadilan Negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan, Kejaksaan Negeri, TNI, dan Polri.

Untuk diketahui, pembangunan JTTS dengan total 2.775 kilometer ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang 771 kilometer.

Baca juga: Akhir 2020, Tol Trans-Sumatera yang Beroperasi 648 Kilometer

Sepanjang 368 kilometer di antaranya telah beroperasi secara penuh. Ruas tersebut adalah Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 sepanjang 17 kilometer, ruas Bakauheni–Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer, ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer, serta ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung sepanjang 189 kilometer.

Untuk mempercepat pembangunan JTTS, Hutama Karya memastikan akan mengoptimalisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 senilai Rp 11 triliun.

PMN tersebut diperoleh dari sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).