Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulau Rinca Jadi "Jurassic Park", Berdampak Serius terhadap Lingkungan

Kompas.com - 17/09/2020, 07:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tak hanya mendapat tentangan dari Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, juga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menilai, pengembangan KSPN Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, akan berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dampak terhadap lingkungan, Umbu mengatakan, terdapat empat potensi gangguan yang timbul ketika pembangunan KSPN dilaksanakan.

Pertama, potensi perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur yang  berdampak pada gangguan terhadap biodiversitas alam.

Baca juga: Rencana Pemerintah Menyulap Pulau Rinca Jadi Jurassic Park Tuai Kecaman

Kemudian terjadi gangguan air tanah hingga potensi residu dari KSPN seperti sampah dan limbah.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," kata Umbu kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2020) malam.

Kedua, berpotensi mengganggu kehidupan biota laut karena pencemaran.

Menurut umum, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan daya dukung dan daya tampung KSPN ini karena krisis air juga terjadi di kawasan ini.

Ketiga, TNK dan sekitarnya merupakan kawasan Taman Nasional, maka seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur.

Sementara dampak terhadap masyarakat, akan terjadi konflik sumber daya lahan dan perebutan sumber daya air yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

"Pemerintah harus belajar dari pengalaman kawasan pariwisata yang dikembangkan dengan basis investor, akan ada banyak konflik kepentingan yang muncul," imbuh Umbu.

Baca juga: Basuki Pastikan Penataan Infrastuktur Labuan Bajo Tuntas Tahun Ini

Konflik akan terjadi karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat akibat privatisasi.

"Kita tahu bahwa penolakan masyarakat juga tinggi akibat pengalaman traumatik tentang wacana relokasi warga di Pulau Komodo," cetus Umbu.

Untuk diketahui, pelaksanaan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) di Pulau Rinca ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pulau Rinca merupakan bagian dari pengembangan KSPN Super Prioritas Labuan Bajo.

Pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

Konsep pengembangan geopark ini popular dinamakan "Jurassic Park".

Baca juga: Pulau Rinca Bakal Disulap Jadi Jurassic Park

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe, dan toilet publik.

Kemudian dibangun pula kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti, dan pemandu wisata (ranger).

Area trekking untuk pejalan kaki dan selter pengunjung didesain melayang atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas Komodo.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Rinca, dibangun sarana dan prasarana pengaman pantai dan dermaga Loh Buaya yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau