Indonesia Tak Punya Standardisasi Biaya Pengelolaan Apartemen

Kompas.com - 05/08/2020, 16:15 WIB
Ilustrasi apartemen. Apartemen menjadi alternatif hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan ShutterstockIlustrasi apartemen. Apartemen menjadi alternatif hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, namun tak ada satu pun ketentuan yang mengatur standardisasi biaya pengelolaannya.

Pasal-pasal yang ada, seperti Pasal 57, hanya menyebutkan bahwa dalam menjalankan pengelolaan, pengelola rusun atau apartemen berhak mendapatkan sejumlah biaya pengelolaan.

Selanjutnya diatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) yang membidangi bangunan gedung yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Namun, faktanya ini belum ada atau belum diterbitkan peraturan mengenai standarisasi biaya tersebut," tegas Plt Kepala Keasistenan Utama IV Ombudsman RI Dahlena dalam konferensi virtual, Rabu (5/8/2020).

Dahlena melanjutkan, kekosongan hukum atas tata cara perhitungan besaran biaya pengelolaan dan mekanisme standar berakibat pada beragamnya biaya pengelolaan rusun yang satu dan yang lain.

Dalam menyikapi pengaduan dan keberatan pemilik/ penghuni apartemen terkait dengan biaya pengelolaan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki pedoman atau payung hukum atas permasalahan tersebut.

Baca juga: Ombudsman Temukan 46 Laporan Konflik Penghuni dan Pengelola Apartemen

Akibatnya, Pemda tidak dapat membereskan permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemilik atau penghuni apartemen.

Oleh sebab itu, Ombudsman menyampaikan saran kepada Pemerintah agar segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat menjadi acuan peraturan di tingkat daerah, dalam hal ini tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 UU Nomor 20 Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Selain itu, Ombudsman juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong daerah-daerah yang belum memiliki payung hukum tentang rumah susun dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk segera difasilitasi bersama penyusunan regulasi tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X