Lima Sengketa Tanah yang Dianggap Hambat Pembangunan di Sumatera Utara

Kompas.com - 30/07/2020, 10:47 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa, (21/1/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa, (21/1/2020).

"Terakhir, terkait permasalahan tanah TNI Angkatan Udara di Kelurahan Sarirejo juga sudah dilakukan pertemuan dengan KSAU serta sudah dibuat skema penyelesaiannya," imbuh Sofyan.

Gubernur Provinsi Sumatra Utara Edy Rahmayadi menambahkan, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara memang sangat mendesak.

Baginya, sengketa dan konflik tanah yang terjadi selama ini sudah sangat berlarut-larut.

"Kita perlu kondisi yang aman agar pembangunan dapat terus berlangsung. Selain itu, penyelesaian masalah pertanahan dapat menghadirkan kepastian akan kepemilikan tanah bagi masyarakat," kata Edy.

Pada kesempatan yang sama, diserahkan 39 sertipikat tanah Hak Pakai kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X