Pengembang Minta PSAK 72 dan Aturan Baru PPJB Dievaluasi

Kompas.com - 24/07/2020, 11:00 WIB
Ilustrasi membeli rumah. SHUTTERSTOCK/CHIRAPHANIlustrasi membeli rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria berharap Pemerintah mempertimbangkan lagi aturan pelaporan pengakuan pendapatan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK 72 merupakan pengganti dari PSAK 23 dan 34 yang mengatur terkait pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2020.

Ketentuan ini membuat pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan setelah unit diserahterimakan. Padahal proyek pengembangan bangunan high rise memerlukan waktu 3-4 tahun.

Sebelumnya, pengembang masih bisa mencatatkan pendapatan secara bertahap meski proses serah terima belum dilakukan.

Baca juga: Meski Terapkan PSAK 72, Penjualan Agung Podomoro Melonjak Tajam

"Tadinya kami pada tahun pertama dan kedua pembangunan kami sudah ada revenue yang bisa diakui sebagian. Sekarang kami musti tahun keempat baru bisa pendapatan," ujar Herman saat diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Tantangan lain yang dihadapi adalah aturan mengenai Perjanjian Jual Beli (PPJB) Rumah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah.

Menurut Permen tersebut, apabila konsumen membatalkan pembelian pada saat pemasaran bukan disebabkan kelalaian pengembang, maka developer mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 10 persen dari pembayaran yang telah diterima, ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.

Oleh karenanya, Herman meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan ini.

Baca juga: Terapkan PSAK 72, Triniti Catat Penurunan Pendapatan Jadi Rp 11,6 Miliar

Sebab, apabila tidak ada kepastian pembelian dari konsumen, maka dapat menimbulkan kesulitan dari sisi pengembang.

Terlebih proyek-proyek properti membutuhkan investasi yang cukup besar dalam jangka waktu yang lama.

"Kami minta dipertimbangkan kembali Permen PUPR 11/2019 mengenai ketentuan pasal yang bisa membuat pembeli melakukan pembatalan," tutur Herman.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Tarif Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Naik 17 Januari 2021

Berita
Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Intip, Strategi Adhi Commuter Properti Kejar Rp 1,3 Triliun di Tengah Pandemi

Berita
Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Sektor Properti Bangkit jika Pertumbuhan Ekonomi di Atas 4,8 Persen

Berita
Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Terkendala Covid, Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia Tak Penuhi Target

Berita
Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Tarif Tol JORR Naik hingga Rp 1.500, Minggu 17 Januari Resmi Berlaku

Berita
Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Ditjen Bina Marga Kirim Alat Berat, Buka Jalur Evakuasi Korban Gempa Majene

Berita
Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Tanggap Bencana Gempa Majene, Ditjen Cipta Karya Fasilitasi Air Bersih dan Toilet Umum

Berita
Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Tarif Baru Tol Cipularang dan Padaleunyi Berlaku 17 Januari, Ini Rinciannya

Berita
Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Siap-siap, Tarif Tol JORR-S dan Akses Tanjung Priok Juga Naik

Berita
Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Jokowi Ungkap Alasan Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Tahun 2021

Berita
Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Menengok Rumah Ramah Lingkungan di Desa Terapung Amsterdam

Arsitektur
Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Berita
Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

Berita
[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

[POPULER PROPERTI] Minggu 17 Januari, Tarif Integrasi Tol Japek dan Tol Layang Resmi Berlaku

Berita
Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Kantongi Rp 520 Miliar dalam 6 Bulan, Cipta Harmoni Rilis Klaster Kedua The Sanctuary Collection

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X