Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengembang Minta PSAK 72 dan Aturan Baru PPJB Dievaluasi

Kompas.com - 24/07/2020, 11:00 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria berharap Pemerintah mempertimbangkan lagi aturan pelaporan pengakuan pendapatan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK 72 merupakan pengganti dari PSAK 23 dan 34 yang mengatur terkait pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2020.

Ketentuan ini membuat pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan setelah unit diserahterimakan. Padahal proyek pengembangan bangunan high rise memerlukan waktu 3-4 tahun.

Sebelumnya, pengembang masih bisa mencatatkan pendapatan secara bertahap meski proses serah terima belum dilakukan.

Baca juga: Meski Terapkan PSAK 72, Penjualan Agung Podomoro Melonjak Tajam

"Tadinya kami pada tahun pertama dan kedua pembangunan kami sudah ada revenue yang bisa diakui sebagian. Sekarang kami musti tahun keempat baru bisa pendapatan," ujar Herman saat diskusi daring, Kamis (23/7/2020).

Tantangan lain yang dihadapi adalah aturan mengenai Perjanjian Jual Beli (PPJB) Rumah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah.

Menurut Permen tersebut, apabila konsumen membatalkan pembelian pada saat pemasaran bukan disebabkan kelalaian pengembang, maka developer mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 10 persen dari pembayaran yang telah diterima, ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.

Oleh karenanya, Herman meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan ini.

Baca juga: Terapkan PSAK 72, Triniti Catat Penurunan Pendapatan Jadi Rp 11,6 Miliar

Sebab, apabila tidak ada kepastian pembelian dari konsumen, maka dapat menimbulkan kesulitan dari sisi pengembang.

Terlebih proyek-proyek properti membutuhkan investasi yang cukup besar dalam jangka waktu yang lama.

"Kami minta dipertimbangkan kembali Permen PUPR 11/2019 mengenai ketentuan pasal yang bisa membuat pembeli melakukan pembatalan," tutur Herman.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau