Walhi Tolak Rencana Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Eks Lahan Gambut

Lahan gambut, sebut Dimas, merupakan lumbung pangan untuk ikan-ikan air tawar dan sayuran lokal.

"Sebenarnya itu sudah dikelola oleh masyarakat, dan sekitar tahun 1997 kan memang sudah dirusak," tutur Dimas.

Setelah kejadian tersebut, upaya pemulihan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut.

Pemerintah sudah berupaya melakukan rehabilitasi pada lahan eks PLG melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Baca juga: Dukung Lumbung Pangan Baru, Jaringan Irigasi 85.000 Hektar Disiapkan

Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Negara pada saat itu menggelontorkan dana hingga Rp 3,9 triliun untuk merehabilitasi lahan eks PLG.

Namun hingga saat ini, dalam catatan Walhi, beberapa bidang lahan eks PLG masih mangkrak, ada pula yang sudah berubah menajadi perkebunan sawit.

Untuk itu, Walhi menuntut agar pengelolaan tersebut dikembalikan ke masyarakat. Gambut yang telanjur rusak, sebaiknya direhabilitasi. Sementara kubah-kubah gambut tidak dibuka kembali.

Walhi juga mendesak Pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan dan mengembangkan pangan lokal di berbagai daerah.

Proyek food estate sebaiknya dilaksanakan di lahan-lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah atau di tanah telantar.

"Terus perhitungan lahan pertanian masyarakat itu diupayakan terus. Jangan sampai lahan masyarakat yang sudah ada itu terancam keberadaannya dan dialihfungsikan buat investasi skala besar lainnya," tuntas Dimas.