Perpres 60/2020 Hanya Melegalkan Empat Pulau yang Sudah Terbangun

Kompas.com - 12/06/2020, 19:24 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merestui pengembangan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur ( Jabodetabek-Punjur).

Perpres tersebut mencantumkan keempat pulau reklamasi masuk dalam zona budidaya nomor 8 atau Zona B8.

Terbitnya perpres ini dianggap sebagai legalisasi bagi pembangunan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, terbitnya perpres tersebut bertujuan untuk mengakomodasi empat pulau reklamasi yang sudah ada.

Keempat pulau tersebut yakni Pulau C, D, G, dan N.

Baca juga: Pulau Reklamasi Jadi Legal dengan Perpres 60/2020

Sofyan berpendapat, pemanfaatan pulau-pulau tersebut merupakan komitmen bersama dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Jadi kalau misalnya dulu reklamasi ada sekian banyak pulau, sekarang yang sedang eksisting kita akuin," ucap Sofyan saat konferensi daring, Jumat (12/6/2020).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki menuturkan, pelaksanaan reklamasi sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Kamarzuki menegaskan, Perpres 60 Tahun 2020 ini hanya untuk mengakomodasi pulau-pulau reklamasi yang telah dibentuk.

Baca juga: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Dinilai Tumpang-tindih

Nantinya pulau reklamasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Naisonal Tertentu (RZKSNT).

"Tentunya pengaturan reklamasi ada di sana. Tapi untuk pulau-pulau eksisting, yang sudah muncul sebagai daratan itu perlu diakomodasi di sini," tutur Kamarzuki.

Sebagai informasi, di dalam perpres, ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan di pulau reklamasi, yaitu kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di empat pulau ini adalah pembuangan limbah, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8, kegiatan yang mengganggu muara sungai.

Lalu kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X