Pulau Reklamasi Jadi Legal dengan Perpres 60/2020

Kompas.com - 15/05/2020, 07:00 WIB
Baliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DBaliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) telah terbit.

Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pada 13 April 2020 lalu itu disebut melegalisasi keberadaan pulau reklamasi.

Terbitnya perpres ini dianggap sebagai legalisasi bagi pembangunan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Keempat pulau tersebut adalah Pulau C, D, G, dan N.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menuturkan, perpres ini melegalisasi keberadaan pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun.

"Karena kami melihat bahwa perpres ini sebenarnya melegalkan reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya pulau C, D, G, dan N," kata Susan dalam konferensi video, Rabu (13/5/2020).

Padahal, lanjut Susan, pulau-pulau buatan tersebut mengganggu keberlanjutan sumber daya lautan dan perikanan.

Baca juga: Perpres 60 Tahun 2020 Makin Menguatkan Jakarta sebagai Kawasan Ekonomi

Adapun poin yang melegalkan keberadaan pulau reklamasi terletak pada pasal 81 yang menjelaskan keberadaan Zona B8 dan peruntukannya.

Zona B8 yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 adalah keempat pulau reklamasi yang berada di pantai utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Legalisasi reklamasi sebelumnya juga tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Perpres tersebut, sebut Susan, memberikan arahan untuk melakukan reklamasi yang dilaksanakan di zona perairan pantai berbentuk pulau dengan kedalaman 8 meter.

"Nah kalau di kalau di Perpres 54 Tahun 2008 itu mendorong pembangunan reklamasi, maka di perpres 60 Tahun 2020 mengesahkan dan melindungi pulau-pulau reklamasi yang telah ada," tutur dia.

Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo Sembiring juga menilai persetujuan mengenai pembangunan pulau reklamasi tersebut tidak tepat. Pasalnya, perpres ini seharusnya ditujukan untuk penataan ruang darat pulau utama.

Apalagi menurutnya, keberadaan perpres ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur rencana tata ruang perkotaan serta koordinasi antar wilayah.

"Dengan demikian, aturan mengenai pulau reklamasi dalam perpres ini aggak melenceng dari tujuan utamanya," pungkas Raynaldo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun 66 Persen, Kendaraan yang Melintasi Tol Cipali hanya 20.000 Unit Selama H-4

Turun 66 Persen, Kendaraan yang Melintasi Tol Cipali hanya 20.000 Unit Selama H-4

Berita
Tahun 2024, Fatalitas Kecelakaan di Jalan Tol Ditargetkan Nol Korban Meninggal

Tahun 2024, Fatalitas Kecelakaan di Jalan Tol Ditargetkan Nol Korban Meninggal

Berita
Jasa Marga Targetkan Penanganan Kecelakaan di Jalan Tol Maksimal 20 Menit

Jasa Marga Targetkan Penanganan Kecelakaan di Jalan Tol Maksimal 20 Menit

Berita
Selasa Puncak Lalin, 109.237 Kendaraan Bakal Tinggalkan Jabotabek

Selasa Puncak Lalin, 109.237 Kendaraan Bakal Tinggalkan Jabotabek

Berita
Tekan Fatalitas Kecelakaan di Jalan Tol, Jasa Marga dan Basarnas Gelar Simulasi Evakuasi Udara

Tekan Fatalitas Kecelakaan di Jalan Tol, Jasa Marga dan Basarnas Gelar Simulasi Evakuasi Udara

Berita
[POPULER PROPERTI] Anjlok 45,5 Persen, 245.945 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

[POPULER PROPERTI] Anjlok 45,5 Persen, 245.945 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Berita
Gerak Cepat BPJN NTT Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak akibat Badai Seroja (1)

Gerak Cepat BPJN NTT Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak akibat Badai Seroja (1)

Berita
Tiga Menteri, Ketua DPR, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Penyekatan Lalin Lebaran 2021

Tiga Menteri, Ketua DPR, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Penyekatan Lalin Lebaran 2021

Berita
Incar Rp 200 Miliar, Paramount Tawarkan 6 Produk Sekaligus Jelang Lebaran

Incar Rp 200 Miliar, Paramount Tawarkan 6 Produk Sekaligus Jelang Lebaran

Perumahan
Mengapa Harga Jual Rumah Seken Bisa Turun? Cek Penyebabnya

Mengapa Harga Jual Rumah Seken Bisa Turun? Cek Penyebabnya

Hunian
7 Rekomendasi Rumah Murah di Bawah Rp 300 Juta

7 Rekomendasi Rumah Murah di Bawah Rp 300 Juta

Perumahan
Staycation di Tangerang, Ini 4 Pilihan Hotel dengan Fasilitas Kolam Renang

Staycation di Tangerang, Ini 4 Pilihan Hotel dengan Fasilitas Kolam Renang

Hotel
Anjlok 45,5 Persen, 245.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H-5 Lebaran

Anjlok 45,5 Persen, 245.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H-5 Lebaran

Berita
Begini Plus Minus Gunakan Rak Dapur Terbuka di Rumah

Begini Plus Minus Gunakan Rak Dapur Terbuka di Rumah

Interior
Lima Hari Jelang Lebaran, Tol Cipali Masih Diramaikan Kendaraan Logistik

Lima Hari Jelang Lebaran, Tol Cipali Masih Diramaikan Kendaraan Logistik

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X