Perpres 60/2020 Dianggap Meniadakan Ruang Bagi Nelayan

Kompas.com - 14/05/2020, 21:43 WIB
Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur ( Jabodetabek-Punjur) menimbulkan polemik.

Pasalnya, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 13 April ini juga tidak memberikan ruang hidup bagi nelayan tradisional.

Bahkan, aturan ini dikhawatirkan bisa menghancurkan penghidupan lebih dari 25.000 nelayan di Teluk Jakarta dan 3.500 lainnya di Kepulauan Seribu.

"Kami tidak melihat ada peruntukkan ruang atau zona tangkap yang ada di dalam perpres ini," ucap Susan dalam konferensi video, Rabu (13/5/2020).

Susan juga menilai, aturan tersebut mengesahkan adanya perampasan ruang hidup di kawasan pesisir. 

Baca juga: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Dinilai Tumpang-tindih

Pasal 80 menyebutkan adanya kawasan budi daya di Zona B7 atau kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, dan rawan abrasi.

Dia berpendapat, alokasi kawasan pantai utara Jakarta bukan diperuntukkan bagi nelayan tangkap, baik dari permukiman maupun wilayah tangkapnya. Meski salah satu peruntukannya adalah sebagai kawasan permukiman dan fasilitas.

"Tapi jadi kawasan budi daya transportasi laut, dan pariwisata," ujar Susan.

Padahal menurutnya, sebanyak 98 persen nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional.

Dengan demikian, jika aktivitas budi daya itu diberlakukan, maka akan ada perubahan tradisi dan budaya. Aktivitas nelayan diperkirakan juga akan berubah.

"Dan kami yakin di dalam konteksi itu itu bukan nelayan yang didorong beraktivitas budi daya itu sudah pasti inevstasi skala besar," tutur Susan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X