Jokowi Minta PSN Dikebut, Gugus Tugas Reforma Agraria Siapkan Mekanisme Percepatan

Kompas.com - 01/06/2020, 15:05 WIB
Deretan rumah yang dibangun warga di atas tanah sengketa di Mesuji, Lampung, Kamis (2/8/2012). Konflik tanah dan tambang yang akhir-akhir ini merebak diduga salah satunya karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mengolah tanah atau tambang untuk kesejahteraan warga.

KOMPAS/HERU SRI KUMORODeretan rumah yang dibangun warga di atas tanah sengketa di Mesuji, Lampung, Kamis (2/8/2012). Konflik tanah dan tambang yang akhir-akhir ini merebak diduga salah satunya karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mengolah tanah atau tambang untuk kesejahteraan warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional ( PSN) dipercepat.

Percepatan PSN sangat berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat untuk mendorong pemulihan pasca-pandemi virus Corona.

Termasuk di dalamnya adalah program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat.

"Saya ingin pastikan program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," tegas Jokowi dalam rapat terbatas virtual, Jumat (29/5/2020).

Kemudian, Jokowi meminta, berbagai kendala dan hambatan dalam pembangunan proyek PSN segera diselesaikan, seperti pembebasan lahan.

Menyikapi hal ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan kesiapannya dan  sedang merancang mekanisme percepatan.

Baca juga: Lelang Jabatan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Segera Digelar

"Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang saya rancang akan khusus memperhatikan hal ini," kata Surya yang juga Koordinator Pelaksana GTRA Nasional ini kepada Kompas.com.

Surga menjelaskan, peran GTRA pada masa Pandemi Covid-19 yakni, menggenjot program redistribusi aset (asset reform) dan pemberdayaan (access reform) sebagai upaya riil untuk meningkatkan sektor produksi dan mengantisipasi terjadinya konflik.

Selanjutnya, berkontribusi memberikan hak atas tanah dan berperan dalam seruan Presiden Jokowi untuk menggenjot Program Padat Karya (PKT) yang dibutuhkan masyarakat.

Kemudian, mengonsolidasi data lahan dengan tingkat eksekutabilitas tinggi serta persiapan perancangan pemberdayaan tanah telantar, eks-Hak Guna Usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan, dan membangun peta komodtas berdasarkan klaster.

Kementerian ATR/BPN pun berperan untuk melibatkan setiap para pemangku kepentingan yang terlibat untuk menanam rasa kepemilikan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X