Pengaturan Transportasi Umum Saat "New Normal"

Kompas.com - 31/05/2020, 16:45 WIB
Sejumlah penumpang bersiap menaiki KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020). Lima kepala daerah di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan memperketat aturan pergerakan masyarakat pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mewajibkan penumpang KRL menunjukkan surat tugas. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah penumpang bersiap menaiki KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020). Lima kepala daerah di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan memperketat aturan pergerakan masyarakat pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mewajibkan penumpang KRL menunjukkan surat tugas. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

Padahal, salah satu solusi kepadatan adalah penggunaan angkutan umum

Baca juga: Transportasi Higienis, Kebutuhan Penting Saat New Normal

Lantas, bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physicall distancing terutama pada jam-jam sibuk?

"Kalau kebiasaan baru ( new normal) semuanya masuk kerja dengan jadwal seperti kondisi sebelum pandemi bisa dipastikan kapasitas angkutan umum massal di Jabodetabek tidak dapat menjamin pelaksanaan physicall distancing,"  tutur Djoko dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (31/5/2020).

Menurut Djoko, penambahan kapasitas angkutan umum pada jam-jam sibuk dengan penumpang yang setara pada masa sebelum pandemi sangat sulit.

Djoko mencontohkan penerapan penambahan kapasitas penumpang di KRL pada jam-jam sibuk.

Penambahan kapasitas di KRL sangat sulit dilakukan untuk menerapkan peraturan maksimal 35 persen tiap gerbong.

Pasalnya, untuk mengangkut 50 persen penumpang saja, kemungkinan besar KRL sudah merasa sangat berat dan penerapan jaga jarak akan sulit dilakukan.

Baca juga: Saat New Normal, Modifikasi Jam Kerja Dibutuhkan di Transportasi Umum

Apabila menggunakan angkutan umum massal seperti bus, Djoko berharap pemerintah dapat memastikan besaran tarif bus sesuai dengan tarif KRL.

"Namun siapa yang ingin bersubsidi? Selain itu waktu tempuh pasti akan lebih lama daripada naik KRL," lanjutnya.

Tak hanya itu, Djoko juga mempertanyakan kebijakan ganjil genap apakah masih tetap dilaksanakan atau untuk sementara ditiadakan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X