Ini Strategi Kementerian PUPR Hadapi Kebencanaan Non-alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendukung penanganan Pandemi Covid-19.

Kementerian di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono ini melakukan mitigasi dan manajemen risiko bencana non-alam dengan beberapa kebijakan pengembangan infrastruktur.

Pada pengembangan pertama, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjaga perekonomian tetap berjalan, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kedua, BPIW akan tetap menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Program PKT ini ditujukan khusus bagi lokasi dengan kriteria tingkat kerentanan wilayah (terdampak cepat), tingkat kerentanan sosial ekonomi, kerentanan kualitas lingkungan hunian, keamanan stok pangan dan jalur logistik potensial.

Baca juga: Program Padat Karya Dipercepat, Warga Dilibatkan dalam Pembangunan

Lokasi yang sesuai kriteria ini misalnya Bogor, Sukabumi, Cilacap, Kota Semarang, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Malang.

Kemudian kebijakan untuk menggenjot perekonomian pasca berakhirnya Pandemi Covid-19, akan dibangun infrastruktur penunjang pariwisata.

Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang.

Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan dalam masa pemulihan perekonomian dengan mendatangkan devisa dan membuka lapangan kerja.

Penataan kawasan kumuh

Penataan kawasan kumuh perkotaan juga diperhatikan sebagai konsep penataan kawasan perkotaan yang tangguh bencana non-alam/pandemi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Sumadilaga mengatakan permukiman kumuh sangat identik dengan pemukiman padat yang tidak sehat sehingga para penghuninya rentan tertular Covid-19.

Sebagai bentuk mitigasi Covid-19, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyiapkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Baca juga: Berikut Rincian Program Padat Karya Tunai Rp 10 Triliun

Kotaku adalah penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dilakukan dengan skala lingkungan dan mendorong perubahan sikap masyarakat serta memupuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Danis berharap melalui Program Kotaku dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan infrastruktur dan pada gilirannya akan memiliki kualitas hidup yang baik.

"Dengan begitu diharapkan masyarakat memiliki ketahanan terhadap wabah penyakit termasuk Pandemi Covid-19,” ujar Danis dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Program Kotaku merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan menempatkannya sebagai nakhoda atau pelaku utama kegiatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2020 program ini tersebar di 364 kelurahan seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 382 miliar.

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Rincian pelaksanaan program ini adalah perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan septic tank biofil komunal, dan pembagian masker, penyediaan alat cuci tangan, penyemprotan desinfektan, serta pembagian sembako.