Menyoal Pembangunan Infrastruktur Pasca Covid-19

Kompas.com - 13/05/2020, 11:13 WIB
Jalan Tol Layang Jakarta - Cikampek tampak sepi setelah ditutup pada kedua arah, Sabtu (2/5/2020). Penutupan Jalan Tol Layang Jakarta - Cikampek dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 selama masa mudik Idul Fitri 1441 H. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJalan Tol Layang Jakarta - Cikampek tampak sepi setelah ditutup pada kedua arah, Sabtu (2/5/2020). Penutupan Jalan Tol Layang Jakarta - Cikampek dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 selama masa mudik Idul Fitri 1441 H.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19, memaksa Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada perubahan aktivitas transportasi, bekerja, belajar, dan beribadah.

Menurut Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono, kondisi saat ini merupakan unprecedented event. Publik dibatasi mobilitasnya, diminta stay at home atau dengan kata lain tidak menggunakan infrastruktur publik.

Dampaknya, penggunaan infrastruktur menurun sangat tajam. Di jalan tol, trafik tol anjlok di kisaran 40 persen hingga 60 persen.

Tentu saja, penurunan trafik ini menggerus pendapatan dan kemampuan arus kas operator infrastruktur untuk memenuhi berbagai kewajibannya.

"Berbeda kondisinya dengan krisis moneter tahun 1998 atau krisis finansial global tahun 2008, di mana trafik tol di Indonesia justru tumbuh 6 persen," kata Krist menajwab Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Selama PSBB, Trafik Tol Anjlok hingga 60 Persen

Hal ini sejalan dengan paradigma dan hasil riset yang menyebutkan bahwa infrastruktur termasuk jalan tol adalah resilient business, tahan banting terhadap krisis apa pun.

Mengapa demikian, Krist menganalisa, bahwa ini terjadi karena infrastruktur dipersepsikan sebagai public good.

Publik masih tetap akan membutuhkan dan memanfaatkan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, apapun situasi dan kondisinya.

Namun ternyata, Pandemi Covid-19 memutarbalikkan paradigma dan riset tersebut.

Menjadi berbeda solusi penanganannya karena pengadaan dan model bisnis infrastruktur di Indonesia sangat unik.

Jalur tol Tangerang-MerakDok. Humas Astra Infra Toll Tangerang-Merak Jalur tol Tangerang-Merak
Pertama, pengadaan infrastruktur, yang seyogianya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena argumentasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dilakukan dengan mengundang badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta melalui model Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: 6 Ruas Tol Milik Astra Beroperasi Normal Selama Larangan Mudik 2020

Model bisnis ini memiliki batas waktu, selama 25 tahun, 30 tahun, sampai maksimal 50 tahun periode konsesi.

Krist menilai, model bisnis ini belumlah menunjukkan prestasi yang sangat memuaskan. Saat ini baru memasuki tahapan establishment menuju model bisnis yang "mature".

Para investor swasta masih mengalami kelembaman kolaboratif (colaborative inertia) akibat berbagai anteseden proyek yang belum tuntas, model bisnis yang belum terbukti, serta isu keseimbangan kapasitas kolaboratif baik di sisi pemerintah maupun swasta nasionalnya.

Apapun disturbsi bisnis pada rentang waktu tersebut, pasti akan disikapi secara kuat oleh para investor proyek infrastruktur untuk menciptakan tingkat pengembalian investasi yang seperti dalam perjanjian pengusahaan infrastruktur tersebut.

"Ini yang saat ini dituntut oleh para operator infrastruktur, berupa stimulus ekonomi maupun insentif baik fisikal maupun moneter dari Pemerintah," tegas Krist.

Kedua, proyek infrastuktur adalah political instrument pemerintah. Pada situasi normal, proyek infrastruktur adalah solusi membangun daya saing Nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Proyek Tol Kunciran-Bandara membelah Kota Tangerang di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang,  Jumat (29/11/2019)KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Proyek Tol Kunciran-Bandara membelah Kota Tangerang di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Jumat (29/11/2019)
Saat Pandemi Covid-19, proyek infrastruktur juga dapat dijadikan sebagai saluran mengelontorkan dana segar ke publik.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Penutupan Jalan Tol

Dengan narasi menyediakan lapangan pekerjaan untuk menekan isu sosial turunannya, dan menggulirkan roda perekonomian atau menaikkan potensi unsur konsumsi yang berkontribusi hampir 59 persen gross domestic product (GDP) Nasional, proyek infrastruktur masih tetap akan dijalankan pemerintah.

"Setidak-tidaknya proyek-proyek infrastruktur milik Pemerintah dan BUMN, akan terus didorong untuk dibangun dan diselesaikan proses konstruksinya," ucap Krist.

Dia menjelaskan, dengan demikian, pasca Pandemi Covid-19, perubahan fundamental yang terjadi di bisnis infrastruktur Indonesia adalah dalam hal keberlanjutan dari model bisnis penyediaan infrastruktur dan tuntutan perubahan sistem operasional yang lebih efisien.

Dari perspektif model bisnis, upaya melibatkan partisipasi swasta akan menjadi lebih menantang.

Appetite, mitigasi risiko, maupun tingkat pengembalian investasi para investor, terutama swasta, akan menjadi isu pasca Covid-19.

Baca juga: Ini Lokasi Rawan Macet di Tol Jakarta-Cikampek Jelang Lebaran 2020

Gerbang Tol Ngemplak di ruas Tol Solo-Ngawi.KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Gerbang Tol Ngemplak di ruas Tol Solo-Ngawi.
Di sisi sistem operasi, para operator akan menginduksi sistem operasi yang lebih efisien.

Tuntutan penerapan sistem freeflow di layanan transaksi tol, integrated traffic management berbasis survilience system, dan proses digitaliasi asset management platform, akan semakin kuat dan mendesak.

Demikian juga dalam hal kreativitas mencari sumber pendanaan murah. Upaya diversifikasi instrumen pendanaan proyek, akan semakin beragam dan meluas di masa depan paska Pandemi Covid-19 ini berakhir.

"Saat ini adalah masa pembuktian, apakah betul Pemerintah konsisten berusaha menjaga keberlangsungan investasi infrastruktur (termasuk model bisnisnya) di Indonesia," ujar Krist.

Kalau terbukti, pengadaan infrastruktur publik akan terus berjalan. Industri infrastruktur akan terus menjadi target investasi para investor pada masa mendatang.

"Kita tunggu langkah nyata Pemerintah dalam merumuskan stimulus ekonomi dan berbagai insentif bagi Industri Infrastruktur nasional," tuntas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Berita
Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Berita
Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Berita
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Kawasan Terpadu
Tol Balikpapan-Samarinda Dilengkapi Dua 'Rest Area' Tipe A

Tol Balikpapan-Samarinda Dilengkapi Dua "Rest Area" Tipe A

Berita
Senin Pukul 20.00 WIB, Berlaku Buka Tutup Lajur Tol JORR Seksi E1-E3

Senin Pukul 20.00 WIB, Berlaku Buka Tutup Lajur Tol JORR Seksi E1-E3

Berita
Cegah Pencemaran di Danau Toba, Pemerintah Bangun IPAL Parapat

Cegah Pencemaran di Danau Toba, Pemerintah Bangun IPAL Parapat

Fasilitas
Revitalisasi TPA Sampah Pengengat Rp 21,2 Miliar Rampung Juni 2021

Revitalisasi TPA Sampah Pengengat Rp 21,2 Miliar Rampung Juni 2021

Berita
Seluruh Seksi Tol Balikpapan-Samarinda Bisa Dilintasi Pertengahan 2021

Seluruh Seksi Tol Balikpapan-Samarinda Bisa Dilintasi Pertengahan 2021

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X