Pemerintah Tegaskan Tak Ada Penutupan Jalan Tol

Kompas.com - 23/04/2020, 11:01 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di Gerbang Tol Brebes Timur, Jawa Tengah, Sabtu (2/6/2018). Perawatan dilakukan guna persiapan arus mudik 2018. Ruas Tol Pejagan-Pemalang seksi II dan IV (Brebes Timur-Pemalang) siap diujicoba beroperasi sehingga dapat digunakan pada arus mudik lebaran 2018. MAULANA MAHARDHIKASejumlah kendaraan melintas di Gerbang Tol Brebes Timur, Jawa Tengah, Sabtu (2/6/2018). Perawatan dilakukan guna persiapan arus mudik 2018. Ruas Tol Pejagan-Pemalang seksi II dan IV (Brebes Timur-Pemalang) siap diujicoba beroperasi sehingga dapat digunakan pada arus mudik lebaran 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit memastikan bahwa tidak ada penutupan jalan tol dan non-tol selama masa larangan mudik Lebaran 2020.

"Tidak ada penutupan jalan tol atau jalan non-tol. Yang benar adalah penyekatan/pembatasan jalan tol dan non-tol mengingat mobil barang ( angkutan logistik) tidak dilarang untuk keluar masuk wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ujar Danang menjawab Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Hal ini sekaligus menepis rumor dan kabar yang beredar di media sosial dan kalangan masyarakat umum.

Danang juga memastikan bahwa regulasi untuk mendukung kebijakan ini terbit pada Kamis ini, mengingat penetapan pelarangan mudik dimulai Jumat (24/4/2020).

Untuk mendukung kebijakan ini, akan dibangun check point gabungan di lebih dari 50 lokasi di seluruh Indonesia, di bawah koordinasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Baca juga: Regulator dan Operator Jalan Tol Kompak Dukung Larangan Mudik

Nantinya, pada pos check point  gabungan tersebut ditempatkan petugas gabungan dari unsur kepolisan, TNI, Kementerian Perhubungan, Polisi Pamong Praja, dan Tim Medis dari Dinas Kesehatan.

Danang menjelaskan, skenario penyekatan ini juga diinformasikan kepada semua Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi untuk menindaklanjuti dan mengimplementasi terkait penugasan sumber daya manusia (SDM), titik penyekatan, serta anggaran untuk posko dibebankan pada masing-masing instansi.

Sementara check point moda darat akan dibangun di gerbang tol (GT) dan di jalan non-tol yang merupakan akses keluar masuk utama suatu wilayah serta di terminal bus dan pelabuhan angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP).

Prosedur pada check point  dilengkapi dengan dua lajur, yaitu lajur untuk mobil barang (angkutan logistik) yang dapat terus melanjutkan perjalanan serta lajur untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang akan keluar wilayah PSBB.

"Seluruh kendaraan tersebut akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan semula," ucap Danang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X